fin.co.id – Bagaimana strategi pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak global sekaligus membuka lapangan kerja baru? Jawabannya ada dalam Paket Ekonomi 2025 yang resmi diluncurkan pemerintah. Program ini tidak hanya memperkuat daya tahan ekonomi, tetapi juga menargetkan jutaan tenaga kerja baru melalui berbagai skema akselerasi.
Paket kebijakan ini terdiri dari 8 program akselerasi untuk 2025, 4 program lanjutan di 2026, serta 5 program prioritas penyerapan tenaga kerja. Seluruh inisiatif akan dikawal Tim Akselerasi Program Prioritas yang melibatkan jajaran kementerian ekonomi, investasi, hingga perencanaan pembangunan nasional.
Delapan Program Akselerasi Ekonomi 2025
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa tahun 2025 menjadi momentum penting untuk menjalankan delapan program akselerasi. Fokusnya mencakup sektor tenaga kerja, kesejahteraan sosial, hingga penyederhanaan regulasi usaha.
Pertama, program magang fresh graduate. Program ini dirancang untuk lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun. Sebanyak 20 ribu peserta akan mendapatkan uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) selama enam bulan. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp198 miliar untuk skema ini.
Kedua, PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang diperluas ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Program ini menyasar 552 ribu pekerja dengan total anggaran Rp120 miliar.
Ketiga, program bantuan pangan berupa 10 kilogram beras untuk masyarakat pada periode Oktober–November 2025. Anggarannya mencapai Rp7 triliun.
Keempat, diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja informal seperti ojek online, sopir angkutan, kurir, hingga pekerja logistik. Sebanyak 731 ribu penerima manfaat akan mendapatkan perlindungan dari kecelakaan kerja, santunan kematian, hingga beasiswa anak.
Kelima, program perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah menurunkan bunga KPR agar pekerja lebih mudah memiliki rumah. Target 1.000 unit pada 2025, dengan peningkatan jumlah di 2026.
Keenam, padat karya tunai yang melibatkan Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Program ini menyerap sekitar 609 ribu tenaga kerja dengan anggaran Rp5,3 triliun.
