finnews.id – Bagaimana DPR merespons gelombang protes yang membawa 17+8 tuntutan rakyat? Pertanyaan itu kini terjawab lewat pernyataan resmi pimpinan DPR yang menegaskan komitmen baru pada transparansi dan partisipasi publik. Janji tersebut disampaikan setelah serangkaian aksi massa di Senayan yang menyoroti isu tunjangan pejabat, harga kebutuhan pokok, hingga peran aparat dalam pengendalian sipil.
Siapa yang Menyampaikan Komitmen Transparansi?
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa lembaga legislatif akan memperkuat keterbukaan dalam proses legislasi dan kebijakan publik. Pernyataan itu ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 5 September 2025. Menurutnya, langkah ini merupakan kesepakatan pimpinan DPR bersama Ketua DPR, Puan Maharani, serta wakil ketua lain yaitu Saan Mustofa dan Cucun Ahmad Samsurijal.
Apa Isi Tuntutan Rakyat yang Disuarakan?
Tuntutan yang dikenal sebagai “17+8 Tuntutan Rakyat” terbagi dalam dua kategori: jangka pendek hingga 5 September 2025, serta jangka panjang hingga 31 Agustus 2026. Beberapa poin utama mencakup pembentukan tim investigasi independen untuk kasus kekerasan aparat, penghentian keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, transparansi anggaran DPR, hingga penegakan disiplin di tubuh aparat keamanan. Di sisi ekonomi, tuntutan menyoroti upah layak, pencegahan PHK massal, dan penurunan harga bahan pokok.
Kapan dan Bagaimana Aspirasi Itu Disampaikan?
Pada Kamis, 4 September 2025, massa aksi yang terdiri dari sejumlah influencer dan perwakilan masyarakat menggelar demonstrasi di Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen Senayan. Mereka membawa langsung aspirasi kepada anggota DPR, yang kemudian diterima oleh Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade dan Anggota Komisi VI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka. Keduanya hadir atas mandat Wakil Ketua DPR, Dasco Ahmad, untuk mendengarkan suara publik.
Apa Tanggapan DPR terhadap Isu Tunjangan?
Isu tunjangan anggota dewan menjadi salah satu pemicu utama protes. Menanggapi hal tersebut, Andre Rosiade menegaskan DPR sepakat meninjau kembali sejumlah tunjangan yang dianggap tidak relevan. Ia menyebut ada komitmen untuk menghapus fasilitas tertentu dan mengubah tunjangan perjalanan luar negeri agar lebih sesuai dengan aspirasi rakyat. “DPR terbuka terhadap masukan, dan kami ingin perbaikan ke depan,” ujarnya.
Apa Poin Penting Lain yang Disuarakan?
Selain soal tunjangan, Rieke Diah Pitaloka menyoroti kebutuhan dasar masyarakat. Ia menegaskan pentingnya menurunkan harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula. Ia juga menolak impor pangan yang dianggap tidak mendesak, serta menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dalam kesempatan yang sama, ia menyampaikan duka atas jatuhnya korban dalam unjuk rasa sebelumnya yang ia sebut sebagai “September Gelap”.
Mengapa Transparansi DPR Dianggap Penting?
Gelombang aspirasi masyarakat menekan DPR untuk membuktikan keseriusan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi. Transparansi dianggap sebagai langkah krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik. Dengan adanya janji keterbukaan, DPR diharapkan tidak hanya menyampaikan pernyataan, tetapi juga merealisasikan perubahan nyata sesuai tuntutan jangka pendek maupun jangka panjang.
Bagaimana Langkah Selanjutnya?
DPR berkomitmen menindaklanjuti tuntutan melalui mekanisme internal dan kerja sama dengan lembaga lain. Publik kini menunggu implementasi janji tersebut, terutama terkait evaluasi tunjangan, pembentukan tim investigasi, dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat. Gelombang aspirasi ini juga menandai awal dari agenda reformasi besar yang ditargetkan rampung hingga 2026. (Fajar Ilman)
