finnews.id – Pemerintah bergerak cepat memulihkan fasilitas umum yang rusak pasca penyampaian aspirasi di berbagai daerah Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan target penyelesaian perbaikan maksimal enam bulan agar layanan publik tidak terganggu.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan pemulihan fasilitas publik. Menurut Dody, pendataan kerusakan sudah dilakukan dan dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden. Terdapat tiga kategori kerusakan, yakni ringan, sedang, dan berat.
“Kalau ringan, kurang dari satu minggu harus sudah selesai. Misalnya kaca-kaca pecah. Kalau sedang, mungkin bisa 3-4 bulan, dan kalau susah sampai berat, ya mungkin sekitar 6 bulanan,” ujar Dody saat meninjau kerusakan Gerbang Tol Pejompongan, Selasa, 2 September 2025.
Dody menekankan, prioritas utama adalah fasilitas publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti jalan tol, halte, gedung perkantoran pemerintah, serta sarana pemerintahan di daerah. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp900 miliar untuk perbaikan, dengan fokus utama di Jakarta sebagai pusat pemerintahan.
“Ini kondisi tanggap darurat, kami anggarkan untuk perbaikan fasilitas publik di seluruh Indonesia sekitar Rp900 miliar. Diutamakan Jakarta dulu sebagai pusat pemerintahan,” jelas Dody.
Berdasarkan data, terdapat 21 fasilitas umum yang mengalami kerusakan ringan, 18 rusak sedang, dan 35 rusak berat. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan seluruh perbaikan bisa rampung sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Pemerintah bergerak cepat, tapi kami juga butuh waktu untuk memastikan semua perbaikan dilakukan dengan kualitas terbaik. Yang penting masyarakat jangan khawatir, kami akan tuntaskan,” kata Dody.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap pemulihan fasum dapat segera mengembalikan aktivitas masyarakat, memperbaiki layanan publik, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi.(*)
