finnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang mengejutkan publik. Kali ini, lembaga antirasuah menyita puluhan mobil, sejumlah uang, dan motor mewah Ducati dalam kasus dugaan pemerasan perusahaan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Salah satu pejabat yang ikut terjaring adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel.
Penyitaan Uang dan Puluhan Kendaraan
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya barang bukti yang berhasil diamankan dari giat OTT tersebut. “Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil, dan ada motor Ducati,” kata Fitroh dalam keterangannya pada Kamis, 21 Agustus 2025. Meski begitu, ia belum merinci jumlah uang maupun detail mobil yang disita.
Barang bukti itu diduga kuat berkaitan dengan praktik pemerasan yang menjadi pokok perkara dalam kasus ini. Fitroh menegaskan, informasi lengkap akan disampaikan melalui konferensi pers resmi setelah pemeriksaan awal rampung.
Wamenaker Immanuel Ebenezer Dibawa ke KPK
Dalam operasi ini, Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel termasuk salah satu pihak yang diamankan. Fitroh mengungkapkan bahwa semua orang yang terjaring OTT telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan intensif. “Rangkaian dari semalam,” jelasnya, menandakan operasi ini sudah dilakukan sejak Rabu malam.
Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3
KPK menduga adanya praktik pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan yang sedang mengurus sertifikasi K3. Sertifikasi ini merupakan dokumen penting yang wajib dimiliki perusahaan untuk menjamin keselamatan pekerja. Fitroh menekankan, rincian kasus akan dijelaskan lebih mendalam dalam konferensi pers, termasuk peran masing-masing pihak yang diamankan.
Keterangan Resmi Juru Bicara KPK
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, turut membenarkan adanya OTT di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. “Benar ya operasi tersebut, ada kegiatan di lapangan. Terkait dengan perkara apa dan siapa saja pihak yang diamankan, nanti kami akan update,” ujarnya di Jakarta pada Kamis, 21 Agustus 2025.
Budi juga menegaskan bahwa proses pemeriksaan masih berjalan. Karena itu, publik diminta menunggu informasi resmi yang akan dipaparkan setelah 1×24 jam sesuai aturan KPK untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.
