finnews.id – Dalam upaya memperkuat sinergi antar lembaga negara sekaligus mendorong praktik pemerintahan yang lebih terbuka, Panitia Kerja (Panja) Open Government Partnership (OG-P) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) pada Kamis, 17 Juli 2025.
Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala OIKN, Basuki, yang menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR RI terhadap pembangunan IKN yang tengah memasuki fase penting. Ibu Kota Nusantara (IKN) ditargetkan menjadi pusat pemerintahan politik nasional pada tahun 2028.
Siapa yang Terlibat dan Apa Tujuan Kunjungan Ini?
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Panja OG-P BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh. Ia menegaskan pentingnya komitmen parlemen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan terbuka yang inklusif dan akuntabel.
“Kami mengharapkan kunjungan ini membawa perspektif baru bagi DPR RI untuk menyusun kebijakan tata kelola yang sejalan dengan prinsip keterbukaan parlemen. Ini bisa menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun kota masa depan yang inklusif dan berbasis teknologi,” ujarnya.
Apa Fokus Bahasan dalam Pertemuan Ini?
Dalam pertemuan tersebut, Kepala OIKN Basuki menekankan bahwa Otorita IKN dibentuk untuk menjadi model birokrasi yang efektif, transparan, serta berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Ia berharap praktik birokrasi ini dapat ditiru oleh kementerian dan lembaga lain yang akan berkantor di kawasan IKN ke depan.
Basuki juga menyampaikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya soal fisik infrastruktur, tetapi juga menyangkut tata kelola kawasan, transparansi data, akuntabilitas, hingga jaminan pendidikan yang inklusif bagi semua warga, termasuk anak berkebutuhan khusus.
Apa Dampak Langsung dari Kunjungan Ini?
Kunjungan Panja OG-P ini bukan sekadar simbolis, tetapi juga menjadi wadah untuk menampung masukan publik melalui perwakilan rakyat. Dengan terbangunnya pemahaman yang lebih mendalam soal praktik tata kelola di IKN, diharapkan DPR dapat mengambil langkah legislasi yang lebih tepat sasaran untuk mendukung kelangsungan pembangunan ibu kota negara.
“Terima kasih atas kunjungan bapak-ibu sekalian. Mudah-mudahan ini membawa berkah dan bisa menjadi jembatan informasi bagi masyarakat tentang apa yang sedang kami bangun di IKN,” tutur Basuki.
Apa Harapan ke Depan?
Baik dari pihak OIKN maupun DPR RI berharap agar kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif semakin solid dalam mendorong prinsip good governance di Indonesia, dimulai dari ibu kota baru.
Dengan konsep open government, pembangunan IKN diarahkan untuk tidak hanya menjadi simbol kemajuan fisik, tetapi juga pusat tata kelola pemerintahan modern yang melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. (*)
