Home Ekonomi Kementerian PU Kaji Potensi Land Development untuk Biayai Proyek Tol Tanpa APBN
Ekonomi

Kementerian PU Kaji Potensi Land Development untuk Biayai Proyek Tol Tanpa APBN

Bagikan
Kementerian Pekerjaan Umum tengah mengkaji potensi land development sebagai alternatif pendanaan proyek jalan tol tanpa bergantung pada APBN, sambil memperkuat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau proyek pembangunan Tol Semarang-Demak seksi 1
Bagikan

Kementerian PU bertugas memastikan setiap kajian dilakukan secara menyeluruh, termasuk menghitung kebutuhan konstruksi dan potensi pendanaan dari pengembangan lahan sekitar proyek.

Dorongan KPBU untuk Menarik Investasi

Di sisi lain, Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pentingnya membuka ruang bagi investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Menurut Dody, pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan dana pemerintah.

“Prinsipnya, kita tidak boleh mengandalkan APBN saja. Harus ada cara-cara baru, seperti KPBU dan inovasi pembiayaan lainnya, agar pembangunan bisa terus berjalan,” tegasnya.

Langkah Kementerian PU ini mencerminkan komitmen kuat untuk menjaga momentum pembangunan infrastruktur nasional tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. Dengan mengoptimalkan potensi land development, pemerintah berharap dapat menciptakan model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan mandiri di masa depan. (*)

Bagikan
Artikel Terkait
BTN Gabung PCAF untuk Dukung Net Zero Emissions 2060
Ekonomi

BTN Gabung PCAF untuk Dukung Net Zero Emissions 2060

Fokus BTN pada Pembiayaan Rendah Emisi BTN menegaskan bahwa fokus transisi tidak...

Kemenkes Ajukan Anggaran Rp114 Triliun untuk 2026, Rp9,7 Triliun Dialokasikan ke Program Unggulan Prabowo
Ekonomi

Kemenkes Ajukan Anggaran Rp114 Triliun untuk 2026, Rp9,7 Triliun Dialokasikan ke Program Unggulan Prabowo

Catatan dari Publik dan Ahli Rencana ini mendapat sambutan beragam dari pemangku...

Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi 2025 untuk Dorong Pertumbuhan dan Penyerapan Kerja
Ekonomi

Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi 2025 untuk Dorong Pertumbuhan dan Penyerapan Kerja

“Relaksasi SLIK OJK juga diberikan agar akses lebih mudah. Targetnya Rp150 miliar...

Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi 2025, Fokus Perluasan Kerja dan Pertumbuhan
Ekonomi

Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi 2025, Fokus Perluasan Kerja dan Pertumbuhan

Ketujuh, deregulasi perizinan usaha melalui penyederhanaan OSS berbasis RDTR di 50 daerah...