finnews.id – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, status guru dan pengajar di Sekolah Rakyat hingga kini masih digodok. Karena, kata dia, saat ini pemerintah mempunyai dua yakni bersertifikat atau berasal dari aparatur sipil negara (ASN).
“Nah ini lagi dimatangkan ini. Ya sementara masih ada beberapa pilihan. Dari ASN, penugasan ASN gitu. Atau yang kedua dari guru-guru yang telah memiliki sertifikat, yang lulus apa itu pendidikan profesi guru. Itu yang dua itu yang masih dimatangkan,” kata Gus Ipul di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 24 Maret 2025.
Gus Ipul memastikan tidak ada kesenjangan dan diskriminasi terkait tata kelola pendidikan di Sekolah Rakyat. Ia memastikan semua pihak akan bekerja sama dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Ya nanti kan kita akan berbagi tugas. Karena di sini kan tidak hanya kementerian sosial ya. Jadi Dikti juga, Kementerian Diksasmen ikut, Dikti ikut gitu. Jadi ini juga adalah sekolah pemerintah gitu, yang penyelenggaranya pemerintah jadi kita keroyokan,” terangnya.
Dia menyatakan, sejauh ini ada 53 sekolah rakyat yang telah siap beroperasi. Sementara itu, 82 sekolah rakyat lagi yang tengah menjalani asesmen, baik bangunan hingga tanahnya. Proses asesmen itu dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Tapi sekarang yang dalam proses asesmen tahap awal ini adalah ada sekitar 82 baik bangunan maupun tanah yang siap untuk dimanfaatkan lewat sedikit renovasi maupun juga pembangunan baru di tahun 2025. Yaitu jumlahnya sekarang ada 82 yang sedang akan dimulai proses asesmennya oleh PU,” tuturnya.
(Anisha Aprilia)
