Oleh: Sigit Nugroho
Pemimpin Redaksi fin.co.id
Berkurangnya anggaran pemerintah sebesar Rp306,7 triliun sebagai bagian dari kebijakan efisiensi mulai terasa dampaknya. Instruksi Presiden yang mendorong penghematan anggaran di Kementerian dan Lembaga, kini bukan hanya menjadi bahan perbincangan di ruang rapat, namun juga menjadi kenyataan pahit yang harus diterima oleh para pegawai negeri. Efisiensi yang dimaksudkan untuk meredam defisit anggaran ternyata menimbulkan dampak yang lebih luas, mulai dari penurunan kinerja pegawai hingga terganggunya layanan kepada masyarakat.
Memang, konsep efisiensi anggaran tampaknya menjadi jawaban terhadap meningkatnya kebutuhan negara dan pemenuhan target fiskal. Namun, pemangkasan yang terjadi di sektor-sektor krusial, seperti infrastruktur dan keselamatan transportasi, justru mengundang banyak tanda tanya. Apakah penghematan ini benar-benar membawa dampak positif, atau malah merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi tujuan utama dari semua kebijakan pemerintahan?
Berdasarkan laporan, sektor infrastruktur menjadi salah satu yang paling terkena dampaknya. Dalam skala besar, pemangkasan anggaran di sektor ini akan memperlambat realisasi proyek-proyek vital yang dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat. Sementara itu, sektor keselamatan transportasi juga dipangkas, yang jelas berisiko terhadap keselamatan jutaan orang yang bergantung pada sistem transportasi publik yang aman dan terjamin. Sebagai contoh, anggaran untuk perawatan dan pengawasan infrastruktur transportasi yang ada bisa saja berkurang drastis, mengancam keselamatan para pengguna jalan.
Selain sektor-sektor vital tersebut, kebijakan efisiensi juga mempengaruhi kinerja internal pemerintahan. Di Kementerian Kesehatan, misalnya, penghematan dilakukan hingga ke hal-hal sepele seperti perjalanan dinas yang kini harus menggunakan pesawat kelas ekonomi. Langkah ini mungkin terlihat sebagai langkah kecil, tetapi berpengaruh besar terhadap semangat kerja ASN yang melihat efisiensi ini hanya diterapkan secara timpang, antara golongan menengah dan golongan atas.
Yang lebih memprihatinkan lagi adalah pengaruhnya terhadap lembaga-lembaga yang melayani masyarakat langsung, seperti LPSK dan Komnas HAM. LPSK bahkan sudah menyatakan bahwa pemangkasan anggaran dapat menyebabkan penolakan terhadap permohonan perlindungan saksi yang memerlukan biaya operasional besar. Ini menjadi masalah besar, mengingat jumlah permohonan perlindungan yang terus meningkat setiap tahun. Kondisi serupa juga terjadi pada Komnas HAM, yang mengalami kesulitan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat yang masuk.
Tentu, penghematan anggaran bukanlah hal yang salah. Pemerintah memang perlu bijak dalam mengelola keuangan negara. Namun, jika penghematan tersebut justru berbalik menjadi bumerang yang mengganggu pelayanan publik dan memperburuk kondisi masyarakat, maka kita perlu mempertanyakan kembali, apakah kebijakan ini benar-benar efisien, atau justru menjadi beban baru bagi rakyat yang sudah terbebani dengan berbagai kesulitan?
Efisiensi anggaran tidak seharusnya hanya mengorbankan sektor-sektor yang mendukung kehidupan rakyat banyak. Harus ada keseimbangan, agar penghematan tidak malah menghambat kemajuan dan kesejahteraan publik. Sebelum kebijakan ini semakin meluas dampaknya, pemerintah perlu mengevaluasi kembali prioritas penghematan yang dilakukan. Penghematan harus dipastikan tidak mengorbankan sektor-sektor yang langsung berhubungan dengan masyarakat, yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.
Jika tidak, maka pemangkasan anggaran ini bisa berakhir seperti pisau bermata dua: mengurangi defisit anggaran namun mengurangi pula kemampuan negara dalam melayani rakyatnya. Pemangkasan yang berlebihan, tanpa pertimbangan matang, berpotensi merusak fondasi pelayanan publik yang sudah dibangun dengan susah payah. (Sigit Nugroho)
