finnews.id – Liga Arab sedang melakukan komunikasi intens untuk menggelar KTT darurat guna membahas masalah Palestina yang semakin mendesak.
Rencana ini muncul menyusul pengumuman Bahrain yang mendukung pertemuan tingkat tinggi untuk menanggapi usulan kontroversial terkait pemindahan paksa warga Palestina.
Negara-negara Arab, termasuk Mesir dan Yordania, menegaskan penolakan terhadap usulan tersebut, memperkuat sikap mereka yang mendukung Palestina.
Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab, Hossam Zaki, mengungkapkan dalam wawancara dengan saluran Al-Qahera News bahwa komunikasi antar anggota tengah berlangsung untuk menentukan waktu pasti KTT yang akan digelar.
“Saat ini, kami sedang melakukan koordinasi untuk menggelar KTT Arab guna membahas isu Palestina, meskipun tanggal pastinya belum ditetapkan,” kata Zaki.
Ia juga menekankan bahwa Liga Arab berkomitmen untuk “melawan klaim Israel dan menegaskan kembali prinsip solusi dua negara.”
KTT Darurat Liga Arab: Tanggapan terhadap Rencana Pemindahan Warga Palestina
Usulan KTT darurat ini mencuat setelah pernyataan mantan Presiden AS Donald Trump yang mengusulkan pemindahan warga Palestina dari Gaza.
Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi warga Palestina dalam rencana yang ia sebut sebagai
“rekonstruksi besar-besaran,” yang bahkan digadang-gadang akan menjadikan Gaza sebagai “Riviera Timur Tengah.”
Usulan ini mendapat kecaman luas dari banyak negara, termasuk Palestina dan negara-negara Arab seperti Mesir dan Uni Emirat Arab.
Pernyataan ini semakin memanaskan situasi politik di Timur Tengah, dengan negara-negara Arab dan Palestina menilai bahwa langkah tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara-negara Arab, terutama Saudi.
Pemindahan paksa warga Palestina dari tanah air mereka tidak dapat diterima oleh negara-negara tersebut.
“Rencana ini jelas merupakan upaya pengusiran paksa warga Palestina dari tanah air mereka,” tegas Hossam Zaki.
Reaksi Dunia terhadap Rencana Pemindahan Warga Palestina: Penolakan Luas
Selain negara-negara Arab, rencana ini juga mendapat penolakan dari komunitas internasional. Negara-negara besar seperti Kanada, Prancis, Jerman, dan Inggris juga mengecam pernyataan Trump.
