finnews.id – Kelompok Palestina, Hamas, mengecam pernyataan berulang dari Amerika tentang pemindahan warga Palestina dari Gaza dengan menyebutnya tidak masuk akal dan tidak berarti.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Sabtu oleh pemimpin senior Hamas, Sami Abu Zuhri, sambil menekankan bahwa apa yang gagal dicapai oleh pendudukan Israel dengan kekerasan, tidak akan terwujud melalui manuver politik.
“Pengumuman berulang dari AS tentang pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza dengan dalih pembangunan kembali mencerminkan keterlibatan yang terus-menerus dalam kejahatan ini,” kata Abu Zuhri.
Pemimpin Hamas tersebut menganggap desakan pemerintahan AS terhadap rencana pemindahan warga Palestina dari Gaza sebagai resep untuk kekacauan dan ketegangan lebih lanjut di kawasan.
Pada Jumat, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa dia yakin Mesir dan Yordania akan menerima warga Palestina dari Jalur Gaza, menekankan kembali pernyataan sebelumnya mengenai isu tersebut.
“Saya mendengar sesorang tidak akan melakukannya, tetapi saya pikir mereka akan. Saya yakin mereka akan melakukannya,” kata Trump dari ruang Oval, Gedung Putih.
Trump kembali menegaskan pada Kamis tentang usulan kontroversialnya untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza dengan bersikeras bahwa Mesir dan Yordania pada akhirnya akan patuh, meskipun mereka berulang kali menyampaikan penolakan.
“Mereka akan melakukannya. Mereka akan melakukannya. Mereka akan melakukannya, oke? Kami melakukan banyak hal untuk mereka, dan mereka akan melakukannya,” kata Trump kepada wartawan ketika ditanya apakah dia akan mempertimbangkan langkah-langkah untuk menekan Kairo dan Amman agar menerima rencananya.
Trump menyarankan pada akhir pekan untuk membersihkan Gaza dan merelokasi warga Palestina ke Mesir dan Yordania dengan menggambarkan daerah kantong tersebut sebagai situs pembongkaran setelah perang genosida Israel.
Namun, kedua negara tersebut dengan keras menolak segala seruan untuk pemindahan atau relokasi warga Palestina dari tanah mereka.
Usulan Trump muncul setelah kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari yang menangguhkan perang Israel yang telah menewaskan lebih dari 47.400 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, sejak 7 Oktober 2023, menurut otoritas kesehatan Gaza.
Usulan Trump telah mendapat kecaman luas dengan para kritikus menyebutnya sebagai pembersihan etnis dan kejahatan perang.
Banyak negara di dunia Muslim dan Arab, serta negara-negara Eropa seperti Prancis, dengan tegas menolak gagasan tersebut.
