finnews.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) kini tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi terkait pemasangan pagar laut di Perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
Penyidikan ini berfokus pada penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang kemungkinan palsu di atas lahan perairan yang terdapat pagar laut.
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji dugaan ini dan siap mendalami lebih lanjut jika terdapat bukti yang cukup.
“Kami akan mendalami lebih lanjut jika ada laporan atau indikasi adanya dugaan korupsi, terutama terkait perizinan dan penerbitan sertipikat yang terindikasi masalah,” ucap Harli Siregar di Jakarta, Kamis, 30 Januari 2025.
Pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer ini telah menarik perhatian publik dan lembaga antikorupsi, yang melihat adanya potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang terlibat dalam proses ini.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman Tegaskan Ada Korupsi di Balik Penerbitan Sertipikat
Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), mengungkapkan bahwa di balik pemasangan pagar laut, ada dugaan praktik mafia tanah yang melibatkan penerbitan SHM dan SHGB di atas perairan yang seharusnya tidak ada sertipikatnya.
Boyamin menilai bahwa penerbitan sertipikat di atas lahan perairan tersebut jelas melanggar hukum. “Penerbitan sertipikat tanah di atas laut tidak mungkin sah, apalagi terbit pada tahun 2023. Jika ada klaim dari tahun 80-an atau 70-an, artinya itu sudah musnah dan tidak bisa diterbitkan sertipikat,” ungkap Boyamin dengan tegas.
Sebagai bentuk dukungannya terhadap penyelidikan Kejaksaan Agung, Boyamin sempat mendatangi Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung. Ia berharap, melalui kajian ini, Kejagung bisa memperkuat bukti dan menindak tegas praktik korupsi yang terungkap.
Kejaksaan Agung Ikuti Perkembangan Kasus Pagar Laut Tangerang
Seiring dengan kabar penyelidikan Kejagung, beberapa pihak mulai menyoroti bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengambil langkah tegas dengan membongkar pagar laut yang didirikan di wilayah tersebut.
TNI Angkatan Laut juga terlibat dalam pembongkaran secara bertahap. Meski begitu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten tetap memantau perkembangan kasus ini secara seksama.
Kepala Kejati Banten, Siswanto, menyatakan bahwa meski permasalahan pagar laut sudah ditangani oleh KKP dan TNI AL, pihaknya tetap akan menunggu laporan lengkap dari Kejari Kabupaten Tangerang terkait dugaan tindak pidana yang melibatkan penerbitan sertipikat tanah tersebut. Siswanto menegaskan bahwa Kejati Banten masih menunggu bukti-bukti lebih lanjut.
Dugaan Mafia Tanah Masih Ditelusuri oleh Kejaksaan Agung
Kejaksaan Agung juga terus memantau dugaan adanya mafia tanah yang terlibat dalam kasus ini. Meski belum ada keterangan pasti mengenai keterlibatan mafia tanah, Kejagung berkomitmen untuk menggali lebih dalam mengenai penerbitan SHM dan SHGB di kawasan yang seharusnya tidak bisa diterbitkan sertipikatnya.
“Apabila terdapat bukti yang cukup, Kejaksaan Agung akan segera melanjutkan penyelidikan dan memastikan agar oknum yang terlibat dalam praktik korupsi ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas Harli Siregar.
Peran Kejaksaan Agung dalam Mengungkap Kasus Korupsi di Pagar Laut Tangerang
Penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini semoga dapat membawa terang mengenai dugaan mafia tanah dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di balik proyek pagar laut di Tangerang.
Jika terbukti adanya tindak pidana korupsi, kasus ini bisa menjadi preseden penting dalam penegakan hukum terkait mafia tanah dan korupsi dalam sektor properti. (*)
