finnews.id – Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, menghubungi Menlu AS, Marco Rubio, pada Selasa, untuk mendesak Amerika Serikat (AS) melindungi hak-hak rakyat Palestina.
Desakan ini muncul setelah Presiden Donald Trump mengusulkan rencana kontroversial untuk “membersihkan” Gaza.
Trump mengusulkan untuk merelokasi jutaan warga Palestina ke Yordania atau Mesir.
Mesir menegaskan bahwa hak-hak dasar warga Palestina harus dihormati, terutama hak mereka untuk tinggal di tanah kelahiran mereka.
Dalam percakapan telepon itu, Abdelatty menekankan kepada Rubio pentingnya untuk menghargai keinginan rakyat Palestina.
AS juga harus mengakui hak warga Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri.
Usulan Relokasi Trump: Ancaman Bagi Hak Asasi Palestina?
Usulan Trump untuk merelokasi warga Palestina, yang mencakup pengosongan Gaza, menimbulkan protes keras dari banyak pihak.
Mesir dan Yordania, sebagai negara yang memiliki peran strategis di kawasan, menolak dengan tegas rencana tersebut.
Mereka menganggap bahwa usulan tersebut bertentangan dengan hak-hak dasar bangsa Palestina yang telah berjuang selama beberapa dekade untuk mendapatkan pengakuan atas tanah air mereka.
Usulan relokasi ini muncul setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata pada 19 Januari 2025.
Gencatan senjata ini menghentikan sementara perang genosida yang mulai sejak 7 Oktober 2023.
Konflik ini menyebabkan lebih dari 47.300 warga Palestina tewas. Sebagian besar yang tewas adalah wanita dan anak-anak, dengan lebih dari 111.000 lainnya terluka.
Mesir Menyampaikan Sikap Tegas di Hadapan AS
Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, melalui pembicaraan telepon dengan Menlu AS, Marco Rubio, menyampaikan sikap tegas negaranya terhadap usulan Trump.
Abdelatty menegaskan bahwa Mesir tidak akan menerima rencana apapun yang berpotensi mengusir warga Palestina dari rumah dan tanah mereka.
“Kami akan terus berjuang untuk memastikan bahwa hak Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri,” ujar Abdelatty, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir.
Selain itu, kedua diplomat juga membahas hubungan strategis antara Mesir dan AS serta upaya untuk melaksanakan gencatan senjata yang telah disepakati untuk Gaza.
Mesir, sebagai negara tetangga yang memiliki pengaruh besar, berperan penting dalam menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah.
Dampak Jangka Panjang Usulan Relokasi bagi Palestina dan Timur Tengah
Usulan relokasi Trump menjadi topik hangat yang memicu banyak perdebatan. Jika setuju, langkah ini dapat memperburuk ketegangan yang sudah ada dan mengguncang kestabilan politik kawasan.
Selain itu, pengusiran warga Palestina dari tanah kelahiran mereka akan memperburuk penderitaan yang sudah lama mereka alami sejak pertama kali terusir pada 1948.
Bagi banyak pihak, langkah ini berpotensi menciptakan krisis kemanusiaan baru yang lebih besar.
Bahkan, upaya untuk memindahkan warga Palestina ke negara lain, seperti Yordania atau Mesir, akan melanggar hak-hak dasar yang terjamin oleh hukum internasional.
Kontroversi Relokasi Palestina dan Tantangan Perdamaian Timur Tengah
Mesir secara tegas menolak usulan Presiden Trump untuk merelokasi warga Palestina.
Desakan mereka kepada AS untuk melindungi hak-hak Palestina menunjukkan pentingnya menghormati keputusan rakyat Palestina dalam menentukan nasib mereka.
Sementara itu, dunia internasional terus menyaksikan bagaimana isu ini akan mempengaruhi perdamaian jangka panjang di kawasan Timur Tengah. (Anadolu)
