finnews.id – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan diketahui memiliki harta sebesar Rp24,3 miliar. Selain itu, mantan istri Ahok ini punya hutang ratusan juta rupiah.
Seperti dilansir dari laman Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) di website elhkpn.kpk.go.id, dia tercatat memiliki dua alat transportasi dan mesin senilai Rp550.000.000.
Veronika juga memiliki dua kendaraan yakni mobil Wuling E260REV30KW tahun 2022 dan mobil yang sama keluaran tahun 2024.
Kemudian, untuk utang Veronica Tan tercatat senilai Rp 297.180.000. Mantan istri Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu memiliki harta yang bergerak lainnya senilai Rp488.000.000.
Veronica juga memiliki surat berharga senilai Rp 5.258.000.000. Dia juga mempunyai kas dan setara kas Rp 858.560.550 dan harta lainnya Rp494.000.000.
Namun begitu, tanah dan bangunan Veronica Tan ada di wilayah Jakarta Utara dengan total Rp17.040.000.000. Dia melaporkan LHKPN untuk awal menjabat sebagai pejabat negara.
Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan sudah ada sebanyak 123 pejabat negara Kabinet Merah Putih Presiden RI Prabowo Subianto sudah menyetorkan Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Dari 124 ini, 123nya sudah dilantik 21 Oktober makanya jatuh temponya sekarang,” ujar Pahala Nainggolan kepada wartawan di KPK, Selasa 21 Januari 2025.
Ia menjelaskan bahwa pejabat negara yang sudah menyetorkan LHKPN paling tinggi hartanya senilai Rp5,4 triliun.
“Nah yang paling tinggi dari yang reguler yang dulu sudah pernah menyampaikan itu Rp2,6 triliun. Tapi yang baru diangkat itu Rp5,4 triliun,” beber Pahala.
“Rata-rata yang reguler itu sekitar Rp187 miliar. Jadi 65 orang yang pernah masukin LHKPN itu rata-rata Rp187 miliar. Yang khusus relatif lebih tinggi karena rata-rata Rp227 miliar,” sebutnya.
Pahala menjelaskan bahwa 123 pejabat negara yang sudah menyetorkan LHKPN itu dibagi menjadi dua kategori.
Ada golongan reguler yang meliputi pejabat negara yang sudah pernah menyetorkan LHKPN terbarunya sebelum dilantik Prabowo Subianto.
