finnews.id – Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan anggaran sebesar Rp48,8 Triliun untuk pembngunan tahap dua di Ibu Kota Negara (IKN) hingga 2029. Anggaran itu untuk membangun kompleks Gedung DPR, Gedung Mahkamah Agung, dan komponen pendukungnya.
Hal itu disampaikan Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimuljono. Dia mengatakan, dana Rp48,8 triliun itu juga akan dipakai untuk memelihara bangunan yang sudah ada di IKN yaitu Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hingga apartemen ASN yang sudah dibangun lebih dulu oleh Kementerian PU.
“Jadi Kementerian PU menyerahkan ke kami untuk dikelola dan dananya dari APBN. Dana Rp48,8 triliun tadi Pak presiden sudah setuju untuk dialokasikan ke OIKN,” katanya usai rapat terbatas (ratas) di Istana Presiden, Jakarta, Selasa 21 Januari 2025.
Mantan Menteri PUPR ini merinci anggaran itu akan digunakan untuk membangun ekosistem pendukung yudikatif dan legislatif. Sehingga, kata dia, IKN bisa siap digunakan untuk ibu kota politik.
“Pertama, untuk penyelesaian ekosistem pendukung yudikatif dan legislatif dan ekosistem pendukungnya,” kata Basuki.
Basuki mengatakan angka tersebut berasal dari APBN. Selain itu, dana tersebut juga berasal dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Di samping itu, ada juga program kami dengan kegiatan atau program yang dibiayai melalui KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha sebesar Rp60,93 triliun yang sudah kami proses sampai dengan feasibility study-nya, yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi. Kemudian juga untuk 6 proyek KPBU lagi, untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel sepanjang 138,6 kilometer di kawasan KIPP itu,” ungkapnya.
Sementara itu sejak 2022 hingga 2024, sudah ada investasi dari APBN Rp89 triliun. Untuk membangun hunian, sanitasi, embung, hingga tempat ibadah.
“Di tahap awal sampai 2022 sampai 2024 ada investasi Rp89 triliun di APBN untuk membangun tol, 47 tower hunian, sanitasi, embung, dan lain-lain,” kata Basuki.
(Ani)
