finnews.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara ratusan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Keputusan ini diambil setelah ditemukan sejumlah pelanggaran serius yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
Langkah tersebut menjadi sorotan publik, mengingat program MBG merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi nasional.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Doni Dewantoro, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan April 2026, sebanyak 362 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulau Jawa telah disuspend.
Dalam kurun 6 hingga 10 April saja, terdapat tambahan 41 dapur yang dihentikan operasionalnya.
“Ini bagian dari komitmen kami menjaga kualitas layanan dan keamanan pangan,” ujarnya.
Hasil pengawasan BGN menemukan beragam pelanggaran di lapangan, mulai dari persoalan administratif hingga indikasi gangguan kesehatan.
Beberapa temuan utama meliputi:
- Tidak adanya pengawas gizi di sejumlah dapur
- Menu makanan yang tidak layak konsumsi
- Dapur yang masih dalam proses renovasi
- Masalah manajemen operasional
- Dugaan gangguan pencernaan di beberapa daerah
Kasus gangguan kesehatan dilaporkan muncul di wilayah seperti Cimahi, Bogor, Tasikmalaya, hingga Bantul, yang memperkuat urgensi evaluasi program.
Penindakan serupa juga dilakukan di kawasan Indonesia timur. Direktur Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menyebutkan sebanyak 165 dari total sekitar 4.300 SPPG turut disuspend.
Masalah utama di wilayah ini terkait kelengkapan standar sanitasi, seperti:
- Tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)
- Belum tersedia instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
- Bukan Dihentikan Permanen, Tapi Wajib Berbenah
BGN menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan bertujuan sebagai langkah korektif.
Seluruh dapur yang disuspend diwajibkan melakukan perbaikan menyeluruh sebelum bisa kembali beroperasi, terutama dalam aspek kebersihan, manajemen, dan kualitas makanan.
Penghentian ratusan dapur ini menjadi alarm penting bagi pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa kualitas dan keamanan pangan tidak bisa ditawar, terutama karena program ini menyasar masyarakat luas.
Dengan evaluasi ketat, diharapkan program MBG tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan kesehatan penerima manfaat.
