finnews.id – Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) dalam kondisi aman. Saat ini, stok nasional mencapai 3,8 juta ton, jumlah yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2025 bahkan awal 2026 tanpa perlu melakukan impor tambahan.
“Stok kita sangat mencukupi. Masyarakat tidak perlu ragu atau khawatir karena persediaan beras aman dan tidak ada kebutuhan impor dari negara mana pun,” ujar Rizal di Jakarta, Kamis (27/11).
Rizal menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah menegaskan capaian swasembada beras Indonesia dalam sejumlah forum internasional, termasuk PBB dan KTT G20. Ia menekankan, peningkatan kemampuan petani berkat teknologi pertanian yang semakin maju turut mendorong produktivitas padi nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi tahun 2025 diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton.
Tindak Tegas Impor Ilegal
Bulog juga menyoroti praktik impor beras ilegal yang masih terjadi di beberapa daerah, terutama Batam dan Sabang. Rizal berharap kegiatan tersebut dihentikan karena Bulog telah menyalurkan pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan wilayah tersebut.
Untuk Batam dan Kabupaten Karimun, Bulog mengirimkan 48 ribu ton beras premium jenis Sentra Ramos dan Punakawan, yang dibanderol sekitar Rp14.900 per kilogram, lebih rendah dari HET beras premium setempat yaitu Rp15.400 per kilogram.
Pengiriman ke Batam dilakukan Kamis (27/11) dan diperkirakan tiba pada Rabu (3/12) guna memastikan ketersediaan pasokan menjelang Natal dan Tahun Baru.
Sementara untuk Sabang, distribusi akan diperkuat oleh Bulog Cabang Aceh setelah kondisi daerah kembali memungkinkan dari bencana banjir yang tengah terjadi.
Pendistribusian ke Wilayah Timur Indonesia
Selain itu, Bulog juga menyiapkan suplai beras untuk wilayah Indonesia Timur seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), yang membutuhkan stok tambahan menjelang perayaan Natal.
Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan ketegasan pemerintah terhadap impor beras ilegal. Ia menyampaikan bahwa “satu liter pun” beras impor tidak boleh masuk ke Indonesia, meski harga internasional sedang turun.
Pernyataan itu diperkuat dengan tindakan penyegelan beras impor ilegal, yaitu 250 ton di Sabang pada Minggu (23/11) serta 40 ton di Batam pada Senin (24/11).
