finnews.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf resmi melantik 860 guru Sekolah Rakyat dalam acara yang digelar di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Rabu (26/11). Pengangkatan ini menjadi langkah lanjutan pemerintah dalam memperkuat sumber daya manusia di sektor pendidikan dasar, khususnya untuk kelompok masyarakat rentan.
Saifullah mengatakan bahwa pelantikan terbaru ini melengkapi tahap sebelumnya, yakni pengangkatan 1.335 guru Sekolah Rakyat berstatus PPPK.
“Dengan tambahan pelantikan hari ini, jumlah guru yang bertugas di Sekolah Rakyat terus bertambah, sehingga kebutuhan layanan pendidikan inklusif di seluruh Indonesia dapat terpenuhi,” ujarnya.
Selain guru, Mensos juga mengukuhkan 10 pejabat fungsional, mulai dari pekerja sosial hingga penyuluh sosial dan auditor yang akan mendukung pelaksanaan pelayanan di lingkungan Sekolah Rakyat.
Mensos menjelaskan bahwa di era penyederhanaan birokrasi, jabatan fungsional menjadi tulang punggung pelayanan publik. Posisi ini menuntut profesionalitas, kompetensi teknis, serta komitmen tinggi terhadap fungsi sosial.
Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan instrumen penting dalam memperluas akses pendidikan bagi anak keluarga rentan, masyarakat adat, hingga mereka yang tinggal di wilayah terpencil. Karena itu, keberadaan guru yang kompeten dan memiliki dedikasi tinggi sangat menentukan keberhasilan program.
“Pemerintah sedang menyiapkan dukungan kesejahteraan yang lebih kuat, termasuk tunjangan, agar guru Sekolah Rakyat dapat menjalankan perannya secara optimal dan berkelanjutan,” kata Saifullah.
Kemensos juga berkomitmen meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan, supervisi rutin, serta integrasi dengan berbagai program pemberdayaan sosial. Hal ini diharapkan mampu menciptakan dampak pendidikan yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
“Selamat bertugas, segera beradaptasi, dan bawa semangat pelayanan sesuai misi meningkatkan kualitas hidup masyarakat rentan,” ucap Mensos.
Sekolah Rakyat, Program Prioritas Nasional
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dalam kategori Desil 1–4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Model pendidikan ini didesain sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan terpadu, memadukan berbagai program unggulan seperti:
- Cek Kesehatan Gratis (CKG)
- Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Jaminan Kesehatan PBI–JK
- Koperasi Desa Merah Putih
- Program 3 Juta Rumah untuk keluarga penerima manfaat
166 Sekolah Rakyat Rintisan Beroperasi 2025
Kemensos mencatat terdapat 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang mulai beroperasi pada 2025, dengan kapasitas hampir 16 ribu siswa. Pengelolaannya didukung oleh 2.400 guru serta lebih dari 4.000 tenaga kependidikan untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA sederajat.
Pemerintah menargetkan seluruh Sekolah Rakyat dilengkapi dengan fasilitas teknologi pembelajaran modern sebelum akhir 2025, meliputi:
- Interactive Flat Panel (IFP)
- Laptop dan akses internet
- Seragam siswa, guru, dan wali asrama
Untuk tahap awal, sekolah-sekolah rintisan tersebut masih memanfaatkan fasilitas milik Kemensos, Balai Latihan Kerja Kemnaker, serta aset pemerintah daerah. Pembangunan gedung permanen akan dilakukan setelah proses pembebasan lahan oleh pemerintah daerah rampung.
