MELAWAN! GUS YAHYA TOLAK MUNDUR: Pemberhentian Saya Keputusan Sepihak Rais Aam!

Finnews.id – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), memberikan perlawanan terbuka terhadap keputusan Syuriah PBNU, yang dikomandoi Rais Aam KH Miftachul Akhyar, yang menuntut dirinya mundur dalam waktu 3×24 jam.

Gus Yahya menyebut langkah tersebut sebagai “keputusan sepihak” yang tidak melewati proses musyawarah yang semestinya.

Melalui sesi Zoom meeting yang rekamannya diunggah di media sosial facebook @Mohammad Yasin Al-Branangiy, seperti dikutip pada Sabtu, 22 November 2025, Gus Yahya menegaskan pertemuan yang digelar Syuriah PBNU sebelumnya sudah memiliki agenda tersembunyi.

“Tadi malam, mulai sore sampai malam, dilakukan pertemuan Syuriah. Di situ membicarakan kehendak untuk memberhentikan saya. Bahkan sejak awal pertemuan sudah dinyatakan bahwa ada keinginan untuk memberhentikan saya,” ungkap Gus Yahya, membongkar dugaan rekayasa di balik forum Syuriah.

Narasi Pembenaran Tanpa Klarifikasi Terbuka

Gus Yahya mengungkapkan rasa kekecewaannya yang mendalam atas mekanisme yang digunakan oleh Syuriah PBNU.

Menurutnya, pihak-pihak yang menginginkan pemberhentian dirinya telah berupaya menyusun narasi sedemikian rupa untuk mencari pembenaran atas keputusan tersebut (justification), tanpa memberikan kesempatan yang adil baginya untuk membela diri.

“Bahkan sejak di awal pertemuan sudah dinyatakan bahwa ada keinginan untuk memberhentikan saya. Kemudian dibuat narasi-narasi untuk menjustifikasi, tanpa memberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada saya,” sesal Gus Yahya.

Ia menggarisbawahi tidak adanya ruang klarifikasi terbuka adalah pelanggaran serius terhadap adab organisasi dan menunjukkan keputusan tersebut bukan murni hasil kesepakatan kolektif.

Keputusan Rais Aam Dianggap Mandat Sepihak

Secara eksplisit, Gus Yahya menyebut Rais Aam PBNU sebagai pemegang kendali utama di balik keputusan ultimatum tersebut.

Ia menegaskan hasil pertemuan Syuriah PBNU tidak dapat dikategorikan sebagai hasil musyawarah yang wajar. Melainkan sebagai keputusan yang dipaksakan.