Negara-negara Pendukung Fase-out Bahan Bakar Fosil Ancaman Gagalnya Kesepakatan di COP30

finnews.id – Negara-negara pendukung fase-out bahan bakar fosil menegaskan posisi mereka di COP30 Brasil. Mereka memperingatkan akan memblokir kesepakatan yang tidak mencantumkan komitmen tersebut. Akibatnya, ketegangan meningkat dalam perundingan yang berlangsung di Belém, di mana delegasi berusaha menentukan arah transisi energi global.

Fase-out berarti menghentikan penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap, termasuk minyak, gas, dan batu bara. Negara-negara mulai menggantinya dengan tenaga surya, angin, dan sumber energi terbarukan lain. Tujuan utamanya jelas: menurunkan emisi karbon dan mencegah pemanasan global melebihi 1,5°C.

Awalnya, delegasi merencanakan perundingan selesai pada Jumat. Namun, perselisihan soal roadmap transisi energi memaksa mereka menunda prosesnya. Sekitar 29 negara menulis surat resmi kepada kepresidenan COP Brasil. Mereka menuntut roadmap fase-out bahan bakar fosil masuk dalam hasil akhir pertemuan. Mayoritas negara dan komunitas ilmiah mendukung langkah ini. Selain itu, masyarakat global menunggu COP30 menunjukkan kemajuan nyata setelah Global Stocktake di COP28.

Surat Tegas dan “Red Line” Perundingan

Negara-negara pendukung menegaskan mereka menolak hasil yang mengabaikan roadmap transisi energi yang adil dan tertib. Lebih dari 80 negara mendukung inisiatif ini, termasuk Austria, Belgia, Chile, Kolombia, Costa Rica, Prancis, Jerman, Swedia, Inggris, dan Vanuatu.

Irene Velez Torres, Menteri Lingkungan Kolombia, menjelaskan bahwa keberhasilan COP tidak bisa diukur hanya dari diterimanya dokumen. Ia menekankan bahwa menyetujui teks yang lemah atau kosong akan menunjukkan kegagalan kerja sama internasional di bidang iklim. Ia menambahkan bahwa generasi mendatang berhak mendapatkan planet yang layak huni.

Pendekatan tahun ini berbeda dengan COP29 di Azerbaijan. Saat itu, beberapa negara mencoba membatalkan komitmen fase-out yang disepakati di COP28. Kali ini, negara-negara pendukung menciptakan forum diskusi untuk merancang roadmap. Dengan cara ini, mereka tidak memaksa negara lain mengikuti tenggat waktu tertentu. Selain itu, forum ini memungkinkan semua negara memilih jalur transisi yang sesuai dengan kondisi masing-masing.