Utang Indonesia Rp9.138 Triliun, Pak Purbaya: Aman Terkendali!

Finnews.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi utang Indonesia masih dalam kategori aman dan terkendali.  Saat ini, total utang negara telah mencapai Rp9.138,05 triliun atau setara 39,86% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurutnya, angka tersebut masih jauh di bawah standar internasional. Ini menunjukkan fundamental fiskal Indonesia tetap kuat.

“Dengan ukuran paling ketat sekalipun, posisi utang kita masih sangat prudent. Indonesia masih jauh di bawah ambang batas internasional,” tegas Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.

Dia menjelaskan lembaga pemeringkat internasional menilai kesehatan fiskal suatu negara melalui dua indikator utama: rasio defisit terhadap PDB (deficit-to-GDP ratio). Satunya lagi rasio utang terhadap PDB (debt-to-GDP ratio).

Indonesia, lanjutnya, berada di bawah batas aman kedua indikator tersebut. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa.

Sebagai perbandingan, dalam perjanjian Maastricht Treaty, Uni Eropa menetapkan ambang batas defisit fiskal sebesar 3% terhadap PDB dan rasio utang maksimal 60% terhadap PDB.

Sementara itu, defisit Indonesia tercatat hanya 1,56% terhadap PDB per 30 September 2025, dengan nilai Rp371,5 triliun. Rasio utang pun masih di bawah 40%.

“Standar Eropa saja 60%. Kita masih di bawah 40%. Artinya, APBN dijaga sangat hati-hati,” paparnya.

Jaga Defisit di Bawah 3%

Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan melonggarkan disiplin fiskal. Ia berkomitmen untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah batas 3%. Ini sesuai amanat undang-undang dan menjaga kepercayaan investor global.

“Dalam waktu dekat saya tidak akan ubah batas defisit. Baik tahun ini maupun tahun depan. Ini akan terus dijaga,” urainya.

Menurutnya, stabilitas fiskal adalah kunci utama dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.  Terutama di tengah ketidakpastian global dan potensi perlambatan ekonomi dunia.

Purbaya menilai, pengelolaan utang harus disesuaikan kemampuan ekonomi nasional. Ia akan mengevaluasi strategi pembiayaan dan penerimaan negara jika pertumbuhan ekonomi sudah mencapai 7–8% per tahun.