finnews.id – Pemerintah menetapkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Presiden Prabowo Subianto memastikan sektor ini memperoleh porsi terbesar, dengan total anggaran mencapai Rp757,8 triliun, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
“Pemerintah berkomitmen penuh memenuhi amanat konstitusi dengan mengalokasikan 20% APBN, sekitar Rp757,8 triliun, untuk bidang pendidikan. Ini merupakan komitmen terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia,” tegas Prabowo dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, 15 Agustus 2025.
Dari jumlah tersebut, Rp150,1 triliun diprioritaskan untuk revitalisasi dan peningkatan fasilitas pendidikan, termasuk renovasi ribuan sekolah serta kampus di berbagai daerah.
Selain itu, kesejahteraan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik juga menjadi sorotan. Pemerintah menyiapkan Rp178,7 triliun untuk gaji, tunjangan, serta program penguatan kapasitas guru dan dosen.
Program beasiswa pun diperluas. Program Indonesia Pintar (PIP) ditargetkan menyentuh 21,1 juta siswa, sementara KIP Kuliah akan mendukung pendidikan 1,2 juta mahasiswa di seluruh Tanah Air.
Langkah ini dinilai sebagai strategi besar untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, khususnya menghadapi perkembangan global di bidang sains, teknologi, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
“Tidak ada bangsa maju yang tidak menguasai sains dan teknologi. Kita juga harus menguasai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Untuk itu, kami optimalkan 20 persen dari APBN untuk pendidikan, mencetak talenta-talenta hebat,” tegas Prabowo.
DPR Dorong Pengawasan Ketat
Komisi X DPR RI menyambut baik langkah pemerintah ini, namun menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar dana yang sangat besar tersebut benar-benar tepat sasaran.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan.
“Kami mendorong adanya kanal aduan publik yang terbuka, sehingga masyarakat dapat langsung melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya di lapangan,” ujar Hetifah kepada Disway pada Selasa, 26 Agustus 2025.
