Home Ekonomi Pemeriksaan BPK di Kementerian ATR/BPN, Nusron: Komitmen untuk Transparan, Akomodatif, dan Terus Bebenah
Ekonomi

Pemeriksaan BPK di Kementerian ATR/BPN, Nusron: Komitmen untuk Transparan, Akomodatif, dan Terus Bebenah

Bagikan
Menteri Nusron. Image (Istimewa).
Bagikan

finnews.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024 pada Rabu, 5 Februari 2025.

Pertemuan yang menjadi awal proses pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini, dikatakan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, akan sangat membantu Kementerian ATR/BPN dalam perbaikan kinerja dan tata kelola keuangan.

“Kami berkomitmen untuk tetap transparan, akomodatif, dan terus bebenah. Pemeriksaan ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk menerima saran dan motivasi dalam memperbaiki tata kelola keuangan di masa depan,” ujar Nusron Wahid dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Menteri ATR/Kepala BPN, Jakarta.

Menteri Nusron mengimbau kepada jajarannya agar proses pemeriksaan dapat disikapi dengan baik. Ia juga mengucapkan terima kasih atas pendekatan pembinaan yang diterapkan oleh auditor BPK.

“Alhamdulillah, meskipun mungkin ada sudut pandang yang berbeda, auditornya terbuka. Ini namanya fungsi pembinaan. Saya sangat berterima kasih atas pendekatan ini. Bukan pembinasaan, tetapi pendekatan pembinaan yang bagi kami sangat berarti,” ungkapnya.

Di pertemuan ini, Menteri Nusron menyinggung beberapa insiden yang terjadi di Banten, Bekasi, dan Sidoarjo yang menunjukkan lemahnya manajemen risiko di Kementerian ATR/BPN.

Untuk itu, mulai tahun 2025, Kementerian ATR/BPN akan mewajibkan semua pejabat dengan otoritas tanda tangan, dari Kepala Seksi hingga Direktur Jenderal yang berkaitan langsung dengan pelayanan, untuk mengikuti pelatihan manajemen risiko.

“Kami wajibkan mereka untuk lulus pelatihan dan memperoleh sertifikat manajemen risiko di semua level, dengan BPK untuk berperan sebagai narasumber dalam penyusunan kurikulum dan materi manajemen risiko berbasis pertanahan,” lapor Menteri Nusron.

Pada kesempatan yang sama, Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, memberikan apresiasi terhadap pencapaian Kementerian ATR/BPN yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut.

Bagikan
Artikel Terkait
BTN Gabung PCAF untuk Dukung Net Zero Emissions 2060
Ekonomi

BTN Gabung PCAF untuk Dukung Net Zero Emissions 2060

finnews.id – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi bergabung dengan...

Kemenkes Ajukan Anggaran Rp114 Triliun untuk 2026, Rp9,7 Triliun Dialokasikan ke Program Unggulan Prabowo
Ekonomi

Kemenkes Ajukan Anggaran Rp114 Triliun untuk 2026, Rp9,7 Triliun Dialokasikan ke Program Unggulan Prabowo

finnews.id – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengajukan anggaran sebesar Rp114 triliun untuk tahun...

Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi 2025 untuk Dorong Pertumbuhan dan Penyerapan Kerja
Ekonomi

Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi 2025 untuk Dorong Pertumbuhan dan Penyerapan Kerja

finnews.id – Bagaimana strategi pemerintah menjaga daya saing ekonomi sekaligus menciptakan lebih...

Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi 2025, Fokus Perluasan Kerja dan Pertumbuhan
Ekonomi

Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi 2025, Fokus Perluasan Kerja dan Pertumbuhan

fin.co.id – Bagaimana strategi pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak global...