finnews.id — Dosen ASN se-Indonesia akan menggelar aksi damai penyampaian aspirasi di depan Istana Negara, Jakarta, 3 Februari 2025.
Demonstrasi ini dikoordinir oleh Asosiasi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI).
Pada poster yang dibagikan di media sosial X @tukin_dosenASN, aksi akan dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan titik kumpul Istana Kepresidenan.
Koordinator ADAKSI Anggun Gunawan membenarkan bahwa akan ada aksi damai yang akan dilaksanakan pihaknya pada waktu dan tempat tersebut.
“Iya (akan digelar aksi damai di Istana Kepresidenan pada 3 Februari 2025),” kata Anggun kepada Disway, 29 Januari 2025.
Sebelumnya, ia juga menyampaikan bahwa pencairan tukin diharapkan dapat dilakukan secepat mungkin.
“Kami berharap di bulan Februari sudah dicairkan oleh pemerintah,” kata Anggun kepada Disway, 27 Januari 2025.
Di samping anggaran yang telah disetujui Kemenkeu untuk tukin dosen sebesar Rp2,5 triliun, seharusnya bisa lebih besar lagi.
Pasalnya, dengan anggaran tersebut yang bisa mendapatkan tukin hanyalah dosen ASN di perguruan tinggi negeri (PTN) satker dan BLU.
Sedangkan PTN-BH dan LLDikti tidak menjadi sasaran penerima tukin karena adanya renumerasi, padahal sesama dosen ASN nyang memiliki hak yang sama.
“Yang dibutuhkan untuk anggaran tukin ini cuma Rp8 triliun, seharusnya pemerintah berikan perhatian yang serius soal ini karena dosen telah berkontribusi untuk berbagai bidang di negeri ini,” tuturnya.
Terlebih, di samping tambahan anggaran Rp2,5 tersebut, Kemendiktisaintek untuk tahun ini saja mendapatkan anggaran sebesar Rp57 triliun.
“Seharusnya mereka prioritaskan tukin dosen dulu dibanding program-program lainnya,” tandasnya.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengeluarkan surat yang isinya menjelaskan polemik tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN.
Surat bernomor 247/M.A/KU.01.02/2025 tersebut ditujukan kepada pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia.
Surat ditandatangani oleh Sekjen Kemendiktisaintek Togar Mangihut Simatupang pada 28 Januari 2025.
Surat tersebut menyatakan tukin dosen ASN pada tahun 2020-2024 tak dapat dibayarkan. Sebab, tak ada pengajuan alokasi anggaran untuk pos kebutuhan tersebut sesuai proses birokrasi yang seharusnya.
Kemendiktisaintek juga memastikan bahwa rancangan peraturan presiden terkait pencairan tukin sudah siap untuk disahkan 2025.
“Setelah mendapatkan persetujuan tambahan anggaran, proses yang saat ini berlangsung adalah bahwa RPerpres tersebut telah selesai diharmonisasi dan akan diajukan KemenpanRB ke Presiden untuk ditandatangani,” bunyi surat edaran Kemendiktisaintek kepada pimpinan perguruan tinggi negeri, 28 Januari 2025.
Bersama dengan itu pula pihaknya tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Diktisaintek mengenai ketentuan teknis pelaksanaan pemberian tukin dosen ASN.
“Mengingat proses pembahasan tukin dosen ASN sedang dilakukan, apabila terdapat aspirasi dari para dosen ASN, maka pemimpin PTN mohon dapat memastikan bahwa aspirasi tersebut disampaikan melalui jalur komunikasi dan birokrasi sesuai peraturan perundang-undangan,” lanjutnya.
Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar M Simatupang menegaskan bahwa pihaknya tidak membatasi para dosen menyampaikan aspirasi mereka.
“Tidak ada batasan penyampaian aspirasi dari para dosen ASN, tetapi memanfaatkan kanal komunikasi yang tersedia yang berada dalam koridor ketentuan yang ada,” kata Togar kepada Disway, 29 Januari 2025.
Demikian itu, Togar menilai aksi demonstrasi bukanlah pilihan yang bijak.
Pasalnya, kata Togar, “Pimpinan sudah dilibatkan, informasi sudah disampaikan, dan kanal komunikasi sudah ada. Silakan dilihat historis yang sudah disampaikan, dan saat ini terus diperuangkan.” (Annisa/dsw).
