Dia dapat penempatan di SD Inpres di pedalaman Kaltim. Di desa yang semua penduduknya suku Dayak Benuaq dan Tunjung. Sebagai pacar, saya pernah menengok ke sana. Naik perahu klotok: dua hari satu malam. Menyusuri sungai Mahakam ke arah hulu.
Setelah dua tahun dia bebas: kami kawin. Dia berhenti –pindah mengajar suami.
Kita semua tidak tahu apakah Aryo dan Dwi masih terikat ikatan dinas seperti itu. Kalau sudah tidak, apakah mereka masih punya ”utang” pengabdian.
Kalau mereka masih terikat ikatan dinas, Menkeu Purbaya benar dalam kemarahannya: mereka harus mengembalikan uang beasiswa itu. Soal pakai bunga atau tidak tergantung bunyi kontrak sebelum berangkat.
Tentu mereka sudah punya tabungan. Sudah begitu lama bergaji poundsterling. Pasti bisa mengembalikannya. Kalau pun tabungannya kurang bisa pinjam ke bank. Mudah sekali.
Saya punya teman di Singapura. Salah satu anak perempuannya punya problem yang sama. Dia dapat beasiswa dari negara. Setelah lulus dia dapat tawaran kerja di perusahaan besar. Dengan gaji besar. Dia lantas merengek ke orang tua: pinjam uang untuk mengembalikan seluruh beasiswa yang diterima.
Tidak ada heboh-heboh: itu karena si anak tidak mengunggah video yang merendahkan negaranyi. Yang heboh justru orang tuanyi. Anak itu tidak pernah pulang. Kerjanyi pindah-pindah dari Amerika ke Eropa. Sesekali tugas ke Asia tapi ke Shanghai atau Jakarta. Yang merasa kehilangan bukan negara tapi sang orang tua.
Indonesia juga tidak harus merasa kehilangan anak itu. Kita masih punya ratusan juta anak sepertinya. Kita tidak boleh membencinya. Kelak anak itu justru kita perlukan: jadi salah satu titik network Indonesia di Inggris.
Kita tidak hanya perlu satu titik. Kita perlu ribuan, jutaaan, titik network di negara maju. Itu aset bangsa juga. Hanya letak aset itu di luar negeri.
Mungkin Mbak Dwi hanya perlu minta maaf. Akui saja sikap itu justru demi cintanyi pada tanah tumpah darah. Dalam hati kecilnyi Mbak Dwi pasti ingin Indonesia maju seperti Inggris. Hanya saja kok nggak maju-maju. Lalu jengkel.
