Oleh: Dahlan Iskan
Indonesia akan impor BBM dari Amerika. Nilainya mencapai USD15 miliar –termasuk energi lainnya. Itulah salah satu bagian dari hasil perundingan dagang antara Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo di Washington DC pekan lalu.
Anda sudah tahu: Trump mengadakan KTT Board of Peace –lembaga perdamaian di Gaza, Palestina.
Semua kepala negara yang ikut board itu bertemu di Washington DC. Tapi hanya presiden kita yang bertemu khusus dengan Trump. Lalu menandatangani perjanjian dagang, termasuk soal impor BBM.
Saya tidak mempersoalkan BBM kita dari mana. Kita memang kekurangan BBM. Toh selama ini BBM kita juga impor. Hanya saja bukan dari Amerika. Utamanya dari Singapura –lewat raja minyak Anda: Riza Chalid.
Yang lebih saya persoalkan waktu itu: mengapa kita selalu impor BBM. Mengapa tidak berani beralih ke mobil tanpa BBM.
Dari hasil perundingan dagang itu yang menarik adalah ini: bagaimana pelaksanaan peralihan impor BBM dari Singapura ke Amerika. Apakah bisa begitu saja berubah.
Soal Riza Chalid tidak lagi jadi persoalan. Ia sedang kabur. Buron. Entah di mana berada. Tapi bagaimana cara Amerika menggantikan Singapura?
Pasti pelaksana impornya adalah Pertamina. Tapi di semua perusahaan BUMN ada aturan pengadaan. Harus tender. Tendernya harus terbuka. Untuk BBM sifat tendernya harus internasional.
Berarti saat tender nanti perusahaan Singapura juga bisa ikut. Perusahaan Amerika juga harus ikut. Lalu mereka bersaing dalam harga: mana yang lebih murah. Bersaing pula dalam pelayanan: mana yang lebih menjamin ketersediaan tepat volume dan waktunya.
Apakah bisa dijamin dalam tender itu nanti perusahaan Amerika pasti menang? Belum tentu.
Apakah perusahaan Singapura diminta tidak ikut? Tidak mungkin.
Singapura telanjur punya industri pemrosesan BBM sangat besar. Kalau tidak dijual ke Indonesia akan dilempar ke mana.
Apakah di tender nanti akan diberlakukan syarat-syarat tender yang membuat Singapura sulit memenuhinya?
