Sayangnya tidak sampai satu tahun. Sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Putusan itu final. Tidak bisa naik banding. Trump harus melaksanakannya. Kalau tidak ia dianggap melanggar konstitusi. Dilengserkan.
Trump jadi presiden bulan Januari 2025. Februari sudah menetapkan tarif baru. April sudah berlaku –disebut sebagai Hari Kemerdekaan Amerika yang kedua.
Pokoknya Trump jadi jagoan terhebat sedunia. Tembak sana tembak sini. Semua lawannya tewas. Hanya ada satu yang pura-pura tewas: Mark Carney. Lalu jadi hantu bagi Amerika.
Mungkinkah Trump tetap berlaku sebagai jagoan galak di depan Mahkamah Agung? Mungkinkah Trump tidak melaksanakan perintah itu?
Secara normal tidak mungkin. Tapi Trump bukan orang normal. Ia upnormal –meminjam nama sebuah restoran di Bandung yang semula saya baca abnormal.
Trump petarung sejati. Di tengah kejengkelan dan kemarahannya ia bisa cari cara lain: tetap mengenakan tarif bea masuk tinggi dengan cara mengganti dasar hukumnya.
Tarif tingginya selama ini menggunakan dasar UU IEEPA: International Emergency Economic Powers Act.
UU itu diputuskan di hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1977. Ketika Trump menggunakannya umurnya sudah 35 tahun.
Justru penggunaan UU darurat itulah yang oleh Mahkamah Agung dinilai tidak sah. UU darurat tersebut dinilai tidak boleh digunakan untuk itu. Tarif adalah pajak. Setiap kenaikan pajak harus minta persetujuan parlemen. Sedang tarifnya Trump itu diputuskan sendiri oleh seorang presiden.
Maka bisa saja pikiran jagoan Trump sekarang ini adalah: cari UU lain. Siapa tahu ada UU selain itu yang bisa dipakai dasar menaikkan tarif. Ada. Tapi sebatas boleh naik hanya sampai 10 persen saja.
Kalau hanya 10 persen, tidak ada artinya. Indonesia saja sudah sorak sorai dapat tarif 19 persen. Apalagi 10 persen.
Bagi Tiongkok 10 persen itu lebih mudah lagi. Cukup mengubah nilai kurs yuan sedikit. Sudah akan sama dengan nol persen.
Atau Trump akan menempuh jalan yang lebih terjal: nekat minta persetujuan parlemen. Toh parlemen dikuasai Partai Republik. Kalau perlu dengan mengancam beberapa anggota parlemen yang potensial jadi pembelot.
