finnews.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi global. Ia dilaporkan telah memerintahkan para panglima operasi khusus militer AS untuk menyusun rencana invasi ke Greenland. Informasi mengejutkan ini diungkap media Inggris Daily Mail dengan mengutip sejumlah sumber internal pemerintahan AS.
Laporan tersebut menyebutkan adanya perpecahan di tubuh militer AS. Sejumlah perwira tinggi dikabarkan menentang keras gagasan itu. Namun, rencana tersebut disebut mendapat dukungan kuat dari penasihat kebijakan Trump yang berpengaruh, Stephen Miller.
Kekhawatiran juga merebak di Eropa. Para pejabat Uni Eropa takut Trump berupaya mengeksekusi rencana itu sebelum pemilihan paruh waktu Kongres AS yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang.
Ketegangan semakin meningkat sejak Desember lalu, ketika Trump menunjuk Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus AS untuk Greenland.
Penunjukan itu langsung menuai kontroversi setelah Landry secara terbuka menyatakan bahwa Washington berencana menjadikan Greenland sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat.
Pernyataan tersebut memicu kemarahan Denmark. Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, menyatakan akan memanggil Duta Besar AS di Kopenhagen untuk meminta klarifikasi resmi atas sikap Washington.
Dalam pernyataan bersama, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dan Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen dengan tegas memperingatkan AS agar tidak mencoba merebut Greenland. Keduanya menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan otoritas Denmark pekan depan guna membahas situasi di Greenland.
Pernyataan itu disampaikan saat Rubio ditanya wartawan mengenai penolakan AS terhadap tawaran dialog dari Denmark serta kemungkinan intervensi militer.
Trump sendiri berulang kali menegaskan bahwa Greenland “seharusnya” menjadi bagian dari Amerika Serikat. Ia berdalih langkah tersebut diperlukan demi kepentingan keamanan nasional AS dan perlindungan terhadap apa yang ia sebut sebagai “dunia yang bebas.”
