Dua-duanya ternyata tidak. Lalu apa?
Nadiem menjelaskan bahwa ia tidak menerima uang sepeser pun. Ia uraikan secara rinci dari mana dan ke mana uang ratusan miliar yang dituduhkan kepadanya itu.
Nadiem juga tidak merasa ikut memutuskan harus pakai Chromebook. Semuanya atas dasar kajian tim. Juga sudah mendapat pendapat hukum dari instansi penegak hukum. Sudah pula diaudit BPKP.
Anehnya, kata Nadiem, setelah ia jadi tersangka, barulah BPKP diminta menghitung kerugian negara. Hasil audit BPKP menyebut ada kerugian negara miliaran rupiah tadi.
“Berarti saya sudah ditetapkan jadi tersangka sebelum ada bukti kerugian negara,” kata Nadiem.
Mungkin saatnya ada yang berani menggugat BPKP: dari tidak menemukan apa-apa menjadi menemukannya. Atau pejabat BPKP yang dulu tidak menemukan itu harus diapakan.
Yang jelas-jelas disebutkan di eksepsi Nadiem adalah: persaingan bisnis. Yakni tidak dipergunakannya lagi sistem lama.
Sistem lama itu sudah bertahun-tahun dipakai. Sudah pula menjadi kenikmatan. Dengan ambisi mengubah teknologi hilanglah sejumlah kenikmatan lama. Nadiem tetap berpendapat Chromebook lebih baik untuk anak sekolah. Chromebook membuat siswa tidak bisa terpapar pornografi dan judi online.
Faktor lain yang disebut dalam eksepsi Nadeim: sakit hatinya orang-orang di dalam Kementerian Pendidikan yang kehilangan objekan. Ditambah sakitnya perasaan akibat tampilnya anak-anak muda dari luar.
Apalagi mereka itu merombak-rombak. Khas anak muda. Hanya fokus pada pekerjaannya. Tidak tolah-toleh. Tidak membangun komunikasi. Kesannya: mereka sombong-sombong. Mereka memang terbiasa dengan prinsip bahwa ”sombong” itu tidak melanggar hukum –kecuali di Indonesia.
Tentu itu versi Nadiem. Saya mencoba bertanya ke banyak orang. Aktivis yang anti-korupsi. Juga orang yang dekat dengan Kementerian Pendidikan –karena pernah menjabat di sana. Lebih lima orang. Jawab mereka seragam: “Rasanya, kalau Pak Nadiem menerima uang, tidaklah. Selebihnya saya tidak tahu”.
Bersih itu baik, bersih dan membersihkan bisa jadi salah. (DAHLAN ISKAN)
