Finnews.id – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan tengah mempertimbangkan langkah kontroversial untuk memperluas wilayah kedaulatannya. Washington sedang membahas opsi pemberian pembayaran tunai yang fantastis, mencapai US$ 100.000 atau sekitar Rp1,6 miliar, kepada setiap warga Greenland.
Langkah ini bertujuan untuk membujuk penduduk setempat agar bersedia memisahkan diri dari Denmark dan bergabung dengan Amerika Serikat.
Informasi ini mencuat berdasarkan laporan Reuters pada Jumat (9/1/2026) melalui empat sumber internal yang memahami pembahasan tersebut. Meskipun logistik pembayaran belum bersifat final, para pejabat Gedung Putih kabarnya telah mendiskusikan angka mulai dari US$ 10.000 hingga US$ 100.000 per orang dalam bentuk pembayaran sekaligus (lumpsum).
Strategi Geopolitik dan Kekayaan Arktik
Greenland memiliki penduduk sekitar 57.000 jiwa. Jika rencana ini terealisasi dengan angka maksimal, Amerika Serikat harus menggelontorkan dana hampir US$ 6 miliar atau setara Rp101 triliun. Angka tersebut dianggap sebagai investasi strategis bagi Washington untuk mengamankan wilayah Arktik yang kaya akan mineral langka untuk keperluan militer canggih.
Trump sejak lama meyakini bahwa kawasan Belahan Bumi Barat harus berada sepenuhnya di bawah pengaruh geopolitik Amerika Serikat. Urgensi akuisisi ini kabarnya semakin meningkat setelah keberhasilan operasi militer AS yang menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, pada awal Januari 2026 lalu. Para ajudan Gedung Putih ingin memanfaatkan momentum tersebut untuk mengejar target geopolitik besar lainnya.
Penolakan Tegas dari Denmark dan Greenland
Meskipun tawaran tersebut terlihat menggiurkan secara finansial, otoritas Denmark dan Greenland memberikan reaksi dingin. Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, secara terbuka menyatakan keberatannya atas gagasan aneksasi tersebut melalui pernyataan resmi di media sosial.
“Cukup sudah. Tidak ada lagi fantasi tentang aneksasi,” tegas Nielsen menanggapi pernyataan Trump. Para pengamat menilai taktik pemberian uang langsung ini berisiko memperburuk hubungan diplomasi, karena terkesan terlalu transaksional dan merendahkan martabat penduduk Greenland yang tengah berjuang menuju kemerdekaan penuh dari Denmark.
