Skandal Munaslub PSTI 2025: ‘Bau Amis’ Rekayasa dan Tudingan Mafia Olahraga Memanas!

1. Dasar Penerbitan SK Cacat Hukum: SK KONI Pusat Nomor 148 Tahun 2025 yang mengambil alih kepengurusan PB.PSTI dianggap tidak memiliki pijakan legal yang kuat karena bersandar pada putusan BAKI yang saat ini masih dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

2. Pelanggaran AD/ART KONI: Langkah KONI Pusat menunjuk Caretaker dinilai bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2020 terkait pengambilalihan kepengurusan.

3. Pelanggaran AAUPB: Proses ini dianggap mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama terkait aspek kecermatan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan organisasi negara.

Irwan bahkan menyebut fenomena ini sebagai bentuk “mafia” dalam organisasi olahraga yang merusak pembinaan atlet. “Teman-teman dari kelompok ini menilai bahwa unsur mafianya yang ada dari pihak KONI Pusat ini itu luar biasa. Cara bermain, merusak ini, olahraga,” tegasnya.

Gugatan PTUN dan BAKI Menanti

Gejolak ini tidak hanya berhenti di level adu argumen. Ketua Umum PB.PSTI, Asnawi, melalui kuasa hukumnya telah melayangkan gugatan resmi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Mereka menuntut pembatalan SK Nomor 148 Tahun 2025 dan pemulihan hak-hak pengurus sah masa bakti 2021-2025.

Di sisi lain, sebanyak 14 hingga 20 Pengurus Provinsi juga bergerak ke Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI). Mereka mendesak agar hasil Munaslub 1 November 2025 dibatalkan karena adanya diskriminasi hak suara dan status calon ketua umum terpilih yang diduga masih aktif sebagai pengurus partai politik, sebuah hal yang dilarang dalam regulasi.

“Kalau memang mau fair, ayo Munaslup ulang,” tantang Irwan. Ia juga menyoroti keanehan dalam proses pemilihan di mana peserta sendiri bingung mengenai status mereka sebagai peserta penuh atau sekadar peninjau yang tidak memiliki hak pilih.

Menunggu Sikap Tegas Menpora

Kini, bola panas berada di tangan pemerintah. Munculnya berbagai spanduk protes di sudut-sudut Jakarta menjadi sinyal bahwa keresahan ini sudah meluap ke ruang publik. Para pengurus daerah mendesak Menpora untuk segera turun tangan membatalkan hasil Munaslub yang dianggap ilegal dan penuh rekayasa tersebut.