finnews.id – Masjid Raya Bandung resmi memasuki babak baru pengelolaan. Sejak Januari 2026, masjid bersejarah yang menjadi ikon Kota Bandung itu tidak lagi menerima dukungan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kini menjalankan operasional secara mandiri dengan mengandalkan sedekah jamaah serta donasi masyarakat.
Ketua Nadzir Masjid Raya Bandung, Roedy Wiranatakusumah, menjelaskan bahwa penghentian bantuan tersebut berkaitan langsung dengan status lahan masjid yang dipastikan bukan aset Pemprov Jawa Barat, melainkan tanah wakaf.
“Sejak Januari ini, operasional masjid sepenuhnya bergantung pada kencleng, donasi jamaah, dan kerja sama dengan pihak luar yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan masjid,” ujar Roedy di Bandung, Selasa (7/1/2026).
Biaya Operasional Rp200 Juta per Bulan
Kemandirian ini bukan tanpa tantangan. Roedy mengungkapkan, biaya operasional Masjid Raya Bandung mencapai sekitar Rp200 juta setiap bulan. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan vital, mulai dari:
- Perawatan dan perbaikan bangunan
- Pembayaran listrik dan air
- Honorarium lebih dari 20 pegawai yang merawat dan mengelola masjid
“Transparansi kondisi keuangan masjid perlu diketahui publik. Ini bangunan warisan, dan masyarakat perlu memahami bahwa keberlangsungannya sangat bergantung pada partisipasi jamaah,” tegasnya.
Status Hukum Jadi Sorotan
Secara historis, Masjid Raya Bandung sebelumnya bernama Masjid Agung Bandung. Pada 2002, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) yang mengubah statusnya menjadi Masjid Raya Bandung. Kepgub tersebut menjadi dasar hukum pemberian bantuan dana dan penggajian pegawai oleh Pemprov Jabar selama bertahun-tahun.
Namun hingga kini, belum ada keputusan administratif baru yang mencabut atau memperbarui Kepgub tersebut, meskipun bantuan keuangan telah dihentikan.
“Kepastian status hukum ini penting agar pengelolaan masjid ke depan bisa berjalan maksimal dalam sistem yang benar-benar mandiri,” kata Roedy.
Meski menerima kondisi kemandirian, pihak pengelola tetap menyayangkan berkurangnya peran pemerintah daerah dalam merawat masjid yang memiliki nilai sejarah dan sosial tinggi tersebut.
“Masjid ini berada di jantung kota dan menjadi tempat singgah umat dari berbagai daerah. Banyak yang datang untuk beribadah, bershalawat, dan menenangkan diri,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemprov Jawa Barat belum memberikan pernyataan resmi terkait penghentian bantuan operasional Masjid Raya Bandung.
Pemkot Bandung Fokus Hidupkan Aktivitas Religi dan Budaya
Sementara itu, Pemerintah Kota Bandung disebut tengah mematangkan konsep pengembangan Masjid Raya Bandung sebagai ruang ibadah yang hidup dengan aktivitas seni dan budaya bernuansa religi.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan bahwa penguatan isi dan kegiatan masjid akan menjadi prioritas utama sebelum pembenahan fisik bangunan.
Salah satu agenda yang direncanakan untuk dihidupkan kembali adalah festival bedug, tradisi yang dinilai mulai jarang dijumpai di Kota Bandung. Farhan bahkan berencana berkoordinasi dengan Gubernur Banten untuk memperkaya konsep kegiatan tersebut.
“Pendekatan budaya ini akan menjadi jiwa Masjid Raya Bandung ke depan, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga ruang peradaban,” ujar Farhan.
