Pemerintah juga mengatur skenario khusus terkait pembatalan transaksi. Jika pembelian rumah dilakukan sebelum 1 Januari 2026 lalu dibatalkan, maka PPN DTP tidak dapat diterapkan kembali untuk unit rumah yang sama.
Aturan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan fasilitas pajak dan menjaga kepastian hukum bagi pelaku usaha properti.
PMK ini ditetapkan pada 18 Desember 2025 dan resmi diundangkan pada 31 Desember 2025, dengan efektivitas mulai 1 Januari 2026.
“Sangat tidak logis jika upah karyawan yang bekerja di gedung bertingkat Jakarta...
Lina Setiawati9 Januari 2026, 07:38
finnews.id – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali menggelar aksi unjuk rasa...
Gatot Wahyu8 Januari 2026, 18:19
“Perubahan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang BTN untuk memperkuat struktur...
Gatot Wahyu7 Januari 2026, 19:03
Lebih lanjut, Prof Iwa menekankan peran dosen dalam mendukung visi kampus. Ia...
Lina Setiawati7 Januari 2026, 08:45
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident
