finnews.id – Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin meluas dalam berbagai sektor pemerintahan, termasuk pengelolaan risiko bencana alam. Inggris uji pemanfaatan AI untuk perencanaan dan mitigasi risiko banjir sebagai respons atas meningkatnya frekuensi banjir bandang akibat perubahan iklim dan curah hujan ekstrem. Inisiatif ini mencerminkan pergeseran pendekatan dari sistem reaktif menuju perencanaan berbasis data dan prediksi ilmiah yang lebih akurat.
Wilayah Northumberland di Inggris menjadi lokasi uji coba penggunaan AI dalam proses perencanaan tata ruang dan evaluasi risiko banjir. Pemerintah daerah setempat menilai bahwa metode konvensional membutuhkan waktu lama, rentan inkonsistensi, serta sulit menangani volume dokumen perencanaan yang terus meningkat. Oleh karena itu, teknologi AI mulai diuji untuk mendukung proses analisis tanpa menggantikan peran manusia sebagai pengambil keputusan utama.
Latar Belakang Penerapan AI dalam Perencanaan Banjir
Banjir merupakan salah satu bencana alam paling merugikan di Inggris dalam dua dekade terakhir. Peristiwa besar seperti Storm Desmond pada 2015 menyebabkan kerusakan luas pada permukiman, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi. Menurut laporan lingkungan Inggris, peningkatan suhu global berkontribusi pada pola hujan yang lebih intens dan tidak menentu, sehingga memperbesar risiko banjir di wilayah dataran rendah dan perkotaan.
Dalam konteks tersebut, Inggris uji pemanfaatan AI untuk perencanaan dan mitigasi risiko banjir dengan tujuan meningkatkan kecepatan serta ketepatan evaluasi risiko. Setiap pengembang yang mengajukan izin pembangunan wajib menyertakan flood risk assessment. Dokumen ini sering kali kompleks dan panjang, sehingga menyulitkan petugas perencanaan untuk meninjau secara menyeluruh dalam waktu singkat.
Cara Kerja AI dalam Evaluasi Risiko Banjir
Teknologi AI yang diuji di Northumberland berfungsi untuk mengekstraksi informasi kunci dari dokumen flood risk assessment. Sistem ini mampu mengidentifikasi data penting seperti potensi limpasan air permukaan, kedekatan lokasi dengan sungai, serta kesesuaian dengan kebijakan perencanaan nasional. AI kemudian membandingkan temuan tersebut dengan basis data kebijakan dan peta risiko yang tersedia.
Pendekatan ini tidak bertujuan menggantikan penilaian manusia. Otoritas setempat menegaskan bahwa AI hanya berperan sebagai alat bantu analisis awal. Semua rekomendasi yang dihasilkan tetap diperiksa oleh petugas ahli sebelum keputusan akhir ditetapkan. Prinsip ini sejalan dengan praktik tata kelola AI yang menekankan transparansi dan akuntabilitas.
