Tekanan Ekonomi sebagai Faktor Pemicu
Unjuk rasa di Iran tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi yang memburuk. Inflasi tinggi telah menggerus daya beli masyarakat, sementara harga bahan pangan dan kebutuhan pokok meningkat jauh lebih cepat dibandingkan pendapatan. Penurunan tajam nilai rial memperparah situasi, karena biaya impor naik dan memicu kenaikan harga barang sehari-hari.
Para analis ekonomi internasional mencatat bahwa inflasi Iran telah bertahan di atas 40 persen dalam beberapa periode terakhir. Dalam ilmu ekonomi modern, inflasi berkepanjangan pada tingkat tinggi terbukti meningkatkan risiko ketidakstabilan sosial. Ketika kebutuhan dasar semakin sulit dijangkau, kepercayaan publik terhadap kemampuan negara mengelola perekonomian cenderung menurun, membuka ruang bagi unjuk rasa massal.
Respons Pemerintah dan Aparat Negara
Pemerintah Iran mengambil sejumlah langkah untuk meredam situasi. Sekolah, universitas, dan beberapa kantor publik ditutup setelah pemerintah menetapkan hari libur nasional. Secara resmi, kebijakan ini bertujuan menghemat energi akibat cuaca dingin, namun banyak warga menilai langkah tersebut sebagai upaya membatasi mobilitas dan konsolidasi massa.
Presiden Masoud Pezeshkian menyampaikan bahwa pemerintah bersedia mendengarkan tuntutan yang dianggap sah. Di sisi lain, jaksa agung Iran mengeluarkan peringatan keras bahwa setiap upaya menciptakan ketidakstabilan akan dihadapi dengan respons tegas. Kontradiksi ini mencerminkan dilema klasik negara dalam menghadapi unjuk rasa: antara membuka ruang dialog dan mempertahankan kontrol keamanan.
Pola Sosial dan Perspektif Ilmiah
Unjuk rasa di Iran mengikuti pola yang berulang dalam kajian sosiologi politik. Penelitian modern menunjukkan bahwa krisis ekonomi, terutama yang ditandai oleh inflasi tinggi dan pengangguran terselubung, sering menjadi pemicu utama mobilisasi massa. Dalam sistem politik yang memiliki ruang partisipasi terbatas, tekanan ekonomi cenderung bermuara pada ekspresi jalanan.
Sejarah Iran sendiri menunjukkan bahwa unjuk rasa kerap muncul ketika kesenjangan antara kebijakan negara dan realitas kehidupan masyarakat semakin lebar. Peristiwa terbaru ini memperkuat temuan ilmiah bahwa stabilitas ekonomi berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial, terutama di negara dengan struktur politik yang kompleks.
