Masalah Tata Kelola dan Lemahnya Pemerintahan Kota
Akar persoalan kota-kota India sering dikaitkan dengan tata kelola yang terfragmentasi. Pemerintahan kota dianggap memiliki kewenangan terbatas dalam pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, serta penggalangan pendapatan. Banyak keputusan strategis justru dikendalikan oleh pemerintah negara bagian.
Reformasi melalui amandemen konstitusi pada awal 1990-an sebenarnya dirancang untuk memperkuat pemerintahan lokal. Namun, sebagian besar ketentuan tersebut dinilai belum diimplementasikan secara penuh. Akibatnya, wali kota dan dewan kota sering kali berada di posisi lemah, meskipun berhadapan langsung dengan persoalan warga.
Urbanisasi Cepat Tanpa Data yang Memadai
Urbanisasi di India berlangsung sangat cepat. Hampir 40 persen penduduk kini diperkirakan tinggal di kawasan urban. Namun, sensus terakhir yang komprehensif telah berusia lebih dari satu dekade. Kekosongan data ini membuat perencanaan kota menjadi tidak akurat, sementara kebutuhan perumahan, transportasi, dan layanan dasar terus meningkat.
Tanpa pemahaman yang jelas tentang skala dan karakter urbanisasi, kebijakan yang diambil sering kali bersifat reaktif, bukan preventif.
Menuju Titik Didih Perkotaan
Para pengamat menilai kota-kota besar India tengah mendekati titik didih. Ketidakpuasan publik semakin sering disuarakan, baik oleh warga biasa maupun tokoh berpengaruh. Sejarah menunjukkan bahwa krisis sering kali menjadi pemicu perubahan besar dalam tata kota.
Apakah tekanan publik ini akan mendorong reformasi nyata dalam tata kelola perkotaan India masih menjadi tanda tanya. Namun satu hal semakin jelas: tanpa perubahan mendasar, kota-kota besar India akan terus kian tak layak huni, meski pertumbuhan ekonomi terus dibanggakan.
Referensi
-
Toxic air, broken roads and unpicked rubbish – why India’s big cities are becoming unliveable, BBC News
