finnews.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran penanganan bencana, termasuk pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera, telah tersedia dan mencukupi. Karena itu, pemerintah menegaskan tidak ada rencana mengalihkan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri agenda di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu. Ia mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan dana penanganan bencana sebesar Rp60 triliun.
“Uangnya sudah cukup. Rp60 triliun kita sediakan,” ujar Purbaya menanggapi usulan sejumlah anggota DPR RI yang meminta anggaran MBG dialihkan untuk pemulihan pascabencana di Sumatera.
Menurutnya, kebutuhan riil yang saat ini diajukan untuk pemulihan wilayah terdampak banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara baru mencapai sekitar Rp51 triliun. Dengan demikian, alokasi anggaran yang tersedia dinilai masih lebih dari cukup.
Purbaya menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen menjalankan Program MBG sesuai rencana awal. Ia memastikan tidak ada kebijakan untuk mengganggu maupun memindahkan anggaran program tersebut, karena pembiayaan penanganan bencana telah terakomodasi dalam pos anggaran tersendiri.
“Jadi cukup. Kami tidak akan mengganggu program MBG,” tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR RI mengusulkan pengalihan sebagian anggaran MBG guna mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai pendistribusian MBG selama masa libur sekolah berpotensi tidak efektif. Menurutnya, dana tersebut lebih mendesak dialokasikan untuk pemulihan gizi para pengungsi serta perbaikan fasilitas kesehatan di daerah terdampak bencana.
Menanggapi usulan itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa perubahan peruntukan anggaran merupakan kewenangan penuh Presiden bersama Kementerian Keuangan.
Meski terdapat dorongan pengalihan dana untuk kondisi darurat, BGN menyatakan Program MBG tetap berjalan selama masa libur sekolah. Skema yang diterapkan adalah pengiriman paket makanan langsung ke rumah siswa, guna memastikan target penerima manfaat dan serapan anggaran tetap tercapai sesuai rencana.
