Finnew.id – Bencana yang melanda wilayah Aceh disebut bukan bencana biasa. Bahkan bisa dibilang tsunami kedua. Kondisi itulah membuat 7 bupati di Aceh menyerah.
Ketidakmampuan Eskalasi: 7 Bupati Resmi Minta Bantuan Pusat
Sebanyak tujuh bupati di Provinsi Aceh secara resmi menyatakan ketidakmampuan menangani darurat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah mereka.
Para bupati ini menegaskan bahwa skala kerusakan yang terjadi telah melampaui kapasitas pemerintah kabupaten, terutama dalam hal logistik, anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan akses jalan yang terputus.
Tujuh bupati yang menyatakan tidak sanggup mengatasi bencana adalah:
Aceh Selatan (Bupati Mirwan MS): Surat nomor 360/1975/2025 tanggal 27 November 2025, 11 kecamatan terdampak dengan akses transportasi lumpuh.
Bupati Aceh Tengah Haili Yoga: Surat nomor 360/3654/BPBD/2025 atau varian, menyebut 15 korban jiwa dan kerusakan luas.
Bupati Pidie Jaya Sibral Malasi: Surat pertama pada 25 November 2025, kondisi lapangan parah dan viral di media sosial.
Bupati Gayo Lues Suhaidi: Surat tanggal 28 November 2025 menyebutkan skala kerusakan melampaui sumber daya daerah.
Bupati Aceh Barat Tarmizi: Pernyataan sejak 26 November 2025, menyebutkan logistik dan anggaran tidak mencukupi.
Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil: Surat pada 2 Desember 2025 dan surat terbuka ke Presiden, berisi wilayah terdampak bencana.
KabupatenAceh Timur, Nagan Raya: menyatakan kerusakan dampak bencana.
Surat yang sempat viral di media sosial ini intinya memohon pengambilalihan penanganan darurat oleh Pemerintah Provinsi Aceh, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), atau Pemerintah Pusat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa langkah para bupati tersebut adalah hal yang wajar. Menurut Mendagri, hal itu disebabkan oleh keterbatasan sumber daya daerah dan akses jalan yang putus, bukan sebagai bentuk menyerah total.
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau akrab dianggap Mualem menegaskan bupati atau kepala daerah yang cengeng dan tidak mampu menangani bencana banjir lebih baik mengundurkan diri.
“Kalau ada bupati yang cengeng dan menyerah menghadapi musibah ini, silakan mengundurkan diri atau turun dari jabatan. Kita ganti dengan yang lain, yang siap bekerja untuk rakyat,” kata Mualem.
Mualem mengingatkan agar tidak ada kepala daerah yang bersikap main aman atau takut mengambil keputusan di tengah kondisi darurat. Saat situasi bencana, yang dibutuhkan adalah keberanian, kecepatan, dan kepedulian.
“Kepala daerah itu dipilih rakyat untuk bekerja dalam kondisi tersulit sekalipun, bukan untuk mengeluh. Rakyat butuh pemimpin yang berdiri di barisan terdepan, bukan yang lari dari tanggung jawab,” katanya.
Mualem juga memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan di tingkat bawah, mulai dari camat hingga keuchik (kepala desa), untuk bersikap proaktif dalam penanganan bencana.
“Tidak boleh ada camat atau keuchik yang hanya menunggu instruksi. Semua harus bergerak, turun ke lapangan, memastikan rakyat tertolong, dapur umum berjalan, bantuan sampai, dan tidak ada yang kelaparan,” katanya.
