Finnews.id – Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, menjadi sasaran kritik publik dan pemerintah pusat setelah nekat meninggalkan wilayahnya untuk menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci. Tindakan ini dilakukan saat Kabupaten Aceh Selatan sedang dilanda bencana banjir bandang dan longsor dengan status tanggap darurat.
Kontroversi ini semakin memanas setelah terungkap bahwa keberangkatan Mirwan ke luar negeri dilakukan tanpa mengantongi izin dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, mengonfirmasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menghubungi langsung Mirwan untuk meminta klarifikasi.
Hasil klarifikasi tersebut mengungkap bahwa Mirwan mengakui dirinya tidak memiliki izin bepergian ke luar negeri.
Penolakan izin tersebut bahkan dituangkan secara resmi dalam Surat Nomor 100.1.4.2/18413 tertanggal 28 November 2025. Permohonan Mirwan ditolak lantaran Aceh dan Aceh Selatan berada dalam status darurat bencana hidrometeorologi, status yang ditetapkan berdasarkan keputusan Mirwan sendiri sebelumnya.
Mengaku “Terkendali” Setelah Mengeluarkan Surat Ketidaksanggupan
Di tengah badai kritik di media sosial, Bupati Mirwan membantah bahwa dirinya tidak peduli terhadap kondisi warganya. Mirwan beralasan keberangkatannya ke Tanah Suci merupakan pemenuhan nazar pribadi dan mengklaim situasi di lapangan sudah terkendali sebelum ia berangkat.
“Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando. Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali.” ujar Mirwan melalui keterangan esminya.
Namun, klaim “situasi terkendali” ini bertentangan dengan fakta bahwa Mirwan diketahui telah mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor pada 27 November 2025.
Surat tersebut secara administratif menandai bahwa Kabupaten Aceh Selatan membutuhkan dukungan penanganan dari pemerintah provinsi dan pusat karena tidak sanggup menangani sendiri.
