Finnews.id – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memerintahkan pejabatnya untuk memulai proses penetapan cabang Ikhwanul Muslimin di Mesir, Lebanon, dan Yordania sebagai organisasi teroris. Langkah ini diambil dengan alasan dugaan dukungan kelompok tersebut terhadap Hamas, kelompok Palestina yang berkonflik dengan Israel.
Trump mengeluarkan dekrit ini pada hari Senin 24 November 2025, ketika Washington meningkatkan tekanan terhadap lawan-lawan Israel di kawasan Timur Tengah.
Menurut dekrit tersebut, pemimpin Ikhwan di Yordania memberikan “dukungan material” kepada Hamas, sementara cabang di Lebanon, dikenal sebagai al-Jamaa al-Islamiya, diduga berpihak pada Hamas dan Hezbollah dalam konflik melawan Israel.
Selain itu, dekrit menuduh seorang pemimpin Ikhwan di Mesir menyerukan serangan terhadap mitra dan kepentingan AS selama konflik Israel di Gaza, meski keterangan spesifik dari Gedung Putih tidak dijelaskan. Di Mesir, Ikhwanul Muslimin telah dilarang dan beroperasi secara underground.
Gedung Putih menyatakan, Presiden Trump menghadapi jaringan transnasional Ikhwanul Muslimin yang mendorong kampanye terorisme dan destabilisasi terhadap kepentingan serta sekutu AS di Timur Tengah.
Dekrit tersebut memerintahkan Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan AS untuk berkonsultasi dengan kepala intelijen dan menyusun laporan penetapan dalam 30 hari. Label formal “Foreign Terrorist Organisation” dapat diterapkan secara resmi pada cabang-cabang Ikhwan dalam 45 hari setelah laporan selesai.
Proses ini biasanya hanya formalitas, dan penetapan bisa dilakukan lebih cepat. Dekrit juga membuka kemungkinan pemblokiran cabang Ikhwan lainnya dan pengklasifikasian mereka sebagai “designated global terrorists”.
Jika penetapan dilakukan, pemberian dukungan material kepada kelompok ini menjadi ilegal. Anggota lama maupun saat ini juga dapat dilarang masuk ke AS, dan sanksi ekonomi dapat diberlakukan untuk memutus aliran pendapatan mereka.
Ikhwanul Muslimin, didirikan pada 1928 oleh cendekiawan Mesir Hassan al-Banna, memiliki cabang dan afiliasi di Timur Tengah berupa partai politik dan organisasi sosial. Di beberapa negara, partai-partai Ikhwan ikut serta dalam pemilu dan mengklaim mendukung partisipasi politik damai, meski kelompok ini dilarang di banyak negara.
- AS
- cabang Ikhwan AS
- Hamas
- Ikhwanul Muslimin
- Ikhwanul Muslimin teroris
- larangan masuk AS anggota Ikhwan
- Muslim Brotherhood
- Politik Internasional
- Proses penetapan cabang Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris
- Sanksi
- sanksi ekonomi AS
- sanksi ekonomi bagi cabang Ikhwan
- Trump
- Trump Muslim Brotherhood
- Trump tuduh dukung Hamas