“Untuk jabatan menteri itu pernyataan yang teramat jelas. Beliau juga ngomong kita harus berdaulat, ini harta kita, kita harus menjaganya. Tambang ini harus untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dan kita harus tahu barang yang keluar masuk,” papar Edna.
Pertanyaan Mendasar yang Tak Terjawab
Fakta bandara ini telah beroperasi sejak 2019 menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana bisa sebuah bandara beraktivitas selama bertahun-tahun tanpa kehadiran aparatur negara?
Edna mendesak publik untuk terus mengawasi perkembangan kasus ini. Terutama setelah Menhan berjanji akan melaporkannya kepada Presiden Prabowo.
Tindakan minimal yang diharapkan adalah dengan menempatkan petugas Bea Cukai dan Imigrasi di bandara tersebut.
Selain itu, aspek keselamatan penerbangan (airnav) dan kepatuhan regulasi udara juga harus segera ditertibkan.
“Itu terjadi sejak 2019. IMIP-nya sendiri ada sejak 2010. Tetapi memang kemudian dikembangkan zaman Jokowi,” papar Edna.
Yang jelas, bandara ini diresmikan Jokowi pada Desember 2018. Peresmiannya juga ditayangkan di website resmi Sekretariat Kabinet berjudul: Presiden Jokowi Resmikan Bandara Baru di Morowali dan 4 Terminal Bandara di Sulawesi.
Menyoroti lamanya potensi pelanggaran ini berlangsung tanpa intervensi yang berarti dari negara.
Pertanyaan mendasar tentang siapa yang memberikan izin operasional bandara tersebut sejak awal juga masih menunggu kejelasan.

- Bandara Ilegal Morowali
- bandara ilegal tambang nikel
- Bandara IMIP Morowali
- Bandara Morowali
- Bandara PT IMIP Morowali
- Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)
- bandara tanpa bea cukai di kawasan industry
- Dampak ekonomi bandara ilegal tambang nikel
- Fakta bandara ilegal IMIP Morowali
- fakta bandara tertutup Morowali
- Headline
- Investigasi bandara tanpa imigrasi Indonesia
- investigasi kawasan IMIP Morowali
- Kebocoran tambang ilegal Indonesia
- kedaulatan Indonesia di Morowali
- MENHAN BONGKAR BANDARA TERTUTUP MOROWALI
- Otoritas bandara kawasan industri Morowali
- SKANDAL BANDARA ILEGAL