finnews.id – Kondisi ekonomi jepang sedang mengkhawatirkan, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi, inflasi yang justru naik, hingga retaknya hubungan diplomatik dengan China yang membuat situasi Jepang semakin kompleks.
Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Jepang, Produk Domestik Bruto (PDB) periode kuartal III-2025 mengalami kontraksi 1,8% secara tahunan (yoy) dan melemah 0,4% secara kuartalan (qtq).
Ini menandai kontraksi pertama dalam enam kuartal terakhir. Pelemahan ekonomi Jepang juga mencerminkan rapuhnya permintaan domestik dan adanya tekanan pada sektor-sektor utama Jepang.
Dari sisi komponen, private demand merosot 1,8%, sementara investasi perumahan anjlok lebih dari 32% secara tahunan atau 9,4% secara kuartalan akibat perubahan regulasi dan melemahnya pasar properti.
Ekspor turut melemah 4,5%, terdampak turunnya permintaan global dan tekanan dari kebijakan tarif Amerika Serikat (AS). Konsumsi rumah tangga pun stagnan, hanya naik 0,1%, menunjukkan daya beli yang masih tertekan. Belanja pemerintah menjadi satu-satunya penopang, dengan public demand yang masih tumbuh 2,2%.
Sementara itu, di tengah ekonomi yang menyusut, inflasi Jepang justru kembali naik.
Indeks Harga Konsumen (inflasi) inti tercatat melonjak 3% (yoy) pada Oktober, level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir.
Inflasi pangan menjadi sorotan utama dengan harga makanan non-perishables naik 7,2%, kopi melesat 53,4%, cokelat naik 36,9%, sementara harga beras komoditas paling sensitif turut meningkat 40,2% YoY dan masih naik 5,3% dibanding bulan sebelumnya.
Kombinasi PDB negatif dan inflasi tinggi memunculkan risiko terjadinya stagflasi atau sebuah kondisi yang sangat tidak diinginkan bagi Jepang yang puluhan tahun berjuang keluar dari deflasi.
Untuk meredam tekanan tersebut, Perdana Menteri Sanae Takaichi menggulirkan paket stimulus jumbo senilai 21,3 triliun yen setara US$135 miliar sekaligus menjadi yang terbesar sejak pandemi Covid 19.
Stimulus ini mencakup subsidi listrik dan gas, penghapusan sementara pajak bensin, bantuan sekitar 7.000 yen bagi rumah tangga, serta pembentukan dana jangka panjang untuk memperkuat industri perkapalan. Pemerintah juga menegaskan komitmen meningkatkan belanja pertahanan menuju 2% PDB pada 2027.
