Finnews.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara terbuka mengungkapkan perkembangan terbaru dalam sengketa lahan panas antara PT Hadji Kalla milik Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) dengan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) yang dikaitkan dengan Lippo Group.
Dalam pernyataannya di Gedung DPR RI, Senin, 24 November 2025, Nusron mengindikasikan pihak JK memiliki peluang hukum yang lebih kuat.
“Sekarang ini sedang dalam rangka kita sedang melakukan legal due diligence, proses paling proper dan paling benar. Kan enggak mungkin semuanya benar karena ada di 1 objek yang sama, tapi ada dua objek sertifikat itu pasti ada yang salah kan,” tegas Nusron.
Nusron Wahid menjelaskan bahwa dalam proses pembuktian hukum, pihak yang lebih dahulu memiliki hak atas lahan biasanya memiliki posisi yang lebih kuat.
Dalam konteks sengketa ini, PT Hadji Kalla disebut telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang bahkan telah diperpanjang pada 2016 dan masih berlaku hingga 2036.
“Tapi yang duluan punya Pak JK dan dia sudah diperpanjang. Biasanya yang duluan itu 70% lah itu yang lebih benar, tapi enggak menjamin ya. Tapi 70% lah yang benar begitu,” lanjut Nusron.
Pernyataan ini memberikan angin segar bagi pihak JK yang sebelumnya telah menyatakan diri sebagai pemilik sah dan menuduh adanya upaya perampasan oleh mafia tanah.
JK bahkan telah meninjau langsung lahan seluas 16,4 hektare di Jalan Metro Tanjung, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk memastikan kondisinya.
Due Diligence & Pemanggilan Para Pihak
Kementerian ATR/BPN saat ini masih berada dalam tahap melakukan legal due diligence, yaitu investigasi dan audit menyeluruh untuk menentukan kepemilikan yang paling sah secara hukum.
Nusron menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa ini secara transparan dan profesional.
Tahapan Prosesnya Meliputi:
- Penyelesaian Due Diligence: Penyelesaian investigasi hukum secara komprehensif.
- Pemanggilan Para Pihak: Rencana memanggil kedua belah pihak yang bersengketa setelah proses due diligence selesai.
- Penyampaian Hasil Temuan: Menyampaikan hasil investigasi secara resmi kepada para pihak yang bersengketa.
Nusron juga mengungkapkan sengketa ini lebih rumit dari yang diduga. Karena melibatkan tiga pihak secara simultan di atas satu objek lahan yang sama.
