Mahfud MD BOCORKAN WARNING KERAS PRABOWO ke Kapolri & Panglima TNI: Gak Ada Gunanya Bintang 4 Kalau…

Komisi telah menerima lebih dari 50 permohonan audiensi. Namun Mahfud menegaskan laporan kasus personal bukan kewenangan mereka.

Ia juga menjelaskan insiden miskomunikasi saat audiensi kelompok pendukung Roy Suryo, dimana pihak yang berstatus tersangka seharusnya tidak dihadirkan.

Menanggapi komposisi komisi yang didominasi jenderal aktif dan purnawirawan, Mahfud memahami keraguan publik.

Namun, ia menegaskan pembentukan komisi adalah kewenangan Presiden. Mahfud yakin tim ini dapat menghasilkan rekomendasi yang berarti.

Komisi ditargetkan menyelesaikan tugasnya pada 7 Desember 2025 dengan fokus pada rekomendasi struktural, prosedural, dan etis untuk perbaikan Polri.

“Tugas kami mengabstraksikan masalah untuk mencari akar persoalan, bukan menyelesaikan

Putusan MK dan Jabatan Sipil 

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud MD menyoroti polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai jabatan perwira Polri dan TNI di instansi sipil.

Mahfud menekankan Putusan MK bersifat final dan langsung berlaku seketika.

“Putusan MK itu mengikat seketika. Yang sudah berjalan sah secara administratif, tetapi tidak boleh diteruskan setelah putusan diketok,” tegas Mahfud.

Ia menilai adanya pernyataan dari Menteri Hukum yang kurang jelas berpotensi menimbulkan tafsir pembangkangan terhadap konstitusi.

Mahfud juga menyinggung adanya “penyelundupan norma” dalam penjelasan undang-undang yang sebelumnya memungkinkan perwira Polri menempati jabatan sipil tanpa mengundurkan diri.

Meskipun Komisi Reformasi Polri memuat lima jenderal (aktif dan purnawirawan), Mahfud yakin tim tersebut akan menghasilkan rekomendasi yang berarti. Karena semua anggota sependapat mengenai masalah utama di tubuh Polri.