Panglima Mualem Imbau Bendera Bulan Bintang Tak Dinaikkan, Tapi…

Finnews.id – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengimbau agar Bendera Bulan Bintang tidak dikibarkan karena Pemerintah Pusat menolak desain yang identik dengan simbol GAM. Meskipun MoU Helsinki memberikan hak bendera, belum ada kesepakatan final sehingga bendera tidak memiliki dasar hukum nasional.

Pengibaran Bendera Bulan Bintang Ramai di Medsos, Mualem Tetap Keluarkan Imbauan Peringatan

Fenomena pengibaran bendera bulan bintang kembali menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Bendera tersebut dilaporkan marak dikibarkan di sejumlah desa di Aceh, khususnya pada momen-momen tertentu seperti perayaan maulid, oleh masyarakat setempat.

Menanggapi situasi yang dapat memicu ketegangan politik ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), yang juga dikenal sebagai Panglima, mengeluarkan imbauan resmi sekaligus memberikan respons yang terkesan santai.

“Kita mengimbau tidak menaikkan,” kata Mualem, seraya mengingatkan publik untuk menahan diri.

Namun, Mualem juga menambahkan respons yang toleran, “Tapi ya lah untuk aneuk (anak) muda sige-ge ken hana peu (sesekali kan nggak apa-apa),” ujarnya, seolah memberi ruang ekspresi simbolik bagi generasi muda.

Alasan Penolakan Pusat: Identik Simbol GAM dan Isu Keamanan

Meskipun Bendera Bulan Bintang telah disahkan menjadi bendera resmi Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013, bendera ini belum boleh dikibarkan secara resmi.

Hal ini dikarenakan Pemerintah Pusat secara tegas menolak desain Bulan Bintang yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tersebut.

Penolakan dari Jakarta memiliki dasar politik dan keamanan yang kuat. MoU Helsinki memang memberikan hak bagi Aceh untuk memiliki bendera, namun Pemerintah Pusat menilai desain yang dipilih terlalu identik dengan simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Kekhawatiran utama yang diangkat adalah potensi desain tersebut untuk mengganggu keamanan dan ketertiban nasional, serta melanggar aturan perundang-undangan nasional tentang simbol negara.

Hingga saat ini, belum ada kesepakatan resmi yang dicapai antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat mengenai desain final bendera.

Akibatnya, Bendera Bulan Bintang tersebut belum memiliki dasar hukum nasional yang kuat untuk dikibarkan secara sah dan resmi di wilayah Aceh.