Finnews.id – Ratusan atlet perempuan dari berbagai usia memadati arena di Kyoto untuk mengikuti All Japan Women’s Sumo Championships. Ini sebuah ajang yang menunjukkan popularitas sumo perempuan yang terus meningkat di Jepang.
Namun, di balik gemerlapnya ajang ini, terdapat ironi yang mendalam: para atlet perempuan ini masih terhalang oleh tradisi yang kuat, yang melarang mereka untuk berkompetisi di “Grand Sumo”, kompetisi resmi yang tidak mengizinkan perempuan naik ke arena suci dohyo.
Larangan perempuan memasuki dohyo merupakan tradisi lama yang menyebut perempuan sebagai unsur “ritual polluting” (pencemar ritual).
Keyakinan itu telah mengakar sejak era Edo abad ke-17, ketika Grand Sumo mulai terbentuk.
Sementara sekitar 1.000 perempuan kini berlatih sumo di seluruh Jepang, kesempatan mereka terhenti di level amatir karena aturan yang tidak berubah.
Ini mencerminkan masalah yang lebih luas dalam kesetaraan gender di Jepang, yang berada di peringkat 118 dari 148 negara dalam Indeks Kesenjangan Gender Forum Ekonomi Dunia.
Jepang Menjaga Budaya Tradisional
Terpilihnya Takaichi Sanae sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang memunculkan harapan kecil akan perubahan.
Dalam tradisi Grand Sumo, perdana menteri menyerahkan piala kepada juara, yang berarti ia harus naik ke dohyo.
Jika Takaichi melakukannya, tabu berusia ratusan tahun bisa pecah. Namun peluangnya tipis. Asosiasi Sumo Jepang sudah menyatakan ingin tetap menjaga budaya tradisional.
Takaichi sendiri dikenal sebagai politisi konservatif yang menolak sejumlah reformasi gender.
Meski pintu perubahan tampak tertutup, para atlet muda yang memenuhi arena Kyoto punya pandangan jangka panjang.
Mereka percaya popularitas sumo perlahan akan mendorong transformasi.
“Kalau sumo perempuan terus berkembang, mungkin suatu hari semuanya berubah,” kata Yamashiro Hanna, pegulat perempuan berusia 16 tahun.
