finnews.id – Israel menyambut baik pengesahan resolusi rancangan Amerika Serikat (AS) oleh Dewan Keamanan PBB. Di sisi lain, oposisi Isreal mengkritik munculnya resolusi tersebut.
“Negara Israel dan PM (Perdana Menteri Benjamin) Netanyahu memuji Presiden (AS) Donald Trump dan timnya yang tak kenal lelah dan berdedikasi,” demikian pernyataan dari kantor PM Israel melalui X, Selasa, 18 November 2025.
“Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sepenuhnya mendukung Rencana 20 Poin Presiden Trump dan penunjukan Dewan Perdamaian yang akan dipimpin oleh Presiden Trump,” tambah pernyataan tersebut.
Disebutkan bahwa Tel Aviv berharap resolusi tersebut, “sesuai dengan visi Presiden Trump, akan mengarah pada integrasi lebih lanjut Israel dan negara-negara tetangganya serta perluasan Perjanjian Abraham.”
Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi rancangan AS pada hari Senin dengan suara mayoritas, dengan 13 anggota mendukung dan Rusia serta Tiongkok abstain.
Resolusi tersebut menetapkan pembentukan Dewan Perdamaian dan otorisasi Pasukan Stabilisasi Internasional hingga 31 Desember 2027, untuk mengawasi tata kelola, rekonstruksi, dan upaya keamanan di Jalur Gaza.
Oposisi Sebut Pemerintahan Israel Salah Urus
Sementara itu, Avigdor Lieberman, pemimpin partai sayap kanan Yisrael Beiteinu, menganggap resolusi tersebut sebagai “salah urus oleh pemerintah Israel dan konsesi terhadap keamanan Israel.”
“Kita telah kehilangan kendali atas negara ini. Pasukan internasional di wilayah kedaulatan Negara Israel, sebuah sindikat yang telah merampas kemampuan kita untuk membela diri dan memborgol semua tangan IDF (tentara Israel) —ini adalah kembalinya ke periode Mandat,” kata Lieberman.
“Timur Tengah sedang berubah, dan tidak berpihak pada kita,” tambahnya.
Draf AS tersebut muncul sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata dan pertukaran sandera Israel-Hamas yang mulai berlaku di Jalur Gaza pada 10 Oktober berdasarkan rencana 20 poin yang diajukan oleh Trump.
Tahap pertama kesepakatan gencatan senjata mencakup pembebasan sandera Israel dengan imbalan tahanan Palestina. Rencana tersebut juga mencakup pembangunan kembali Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa kelompok Palestina, Hamas.
