finnews.id – Sebuah survei terbaru yang dilakukan oleh Intelligence and National Security Studies (INSS) mengungkap bahwa mayoritas masyarakat Indonesia setuju jika mantan Presiden Soeharto diberi gelar pahlawan nasional.
Dari hasil survei tersebut, 84,25 persen responden menyatakan setuju, sementara 8,17 persen menolak, dan 7,58 persen lainnya masih ragu-ragu.
Direktur Riset dan Pengembangan INSS, Ahmad Rijal, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (9/11/2025), mengatakan hasil survei ini mencerminkan pergeseran cara pandang publik terhadap sejarah bangsa.
“Masyarakat kini melihat Soeharto dari sisi keberhasilan pembangunan dan stabilitas nasional. Kontroversi masa lalu tetap diakui, namun tidak lagi menjadi faktor dominan dalam pembentukan persepsi publik,” ujar Ahmad.
Menurut survei tersebut, sebagian besar masyarakat menilai Soeharto layak diberi gelar pahlawan nasional karena jasanya dalam pembangunan ekonomi (50,58 persen) dan upaya menjaga stabilitas nasional (33 persen).
Bidang yang paling diingat publik antara lain:
- Pertanian dan pangan (33,75 persen), terutama lewat program swasembada beras,
- Ekonomi nasional (31,25 persen),
- Stabilitas politik dan keamanan (30,83 persen).
Sementara itu, alasan penolakan lebih banyak disebabkan oleh isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebesar 7,42 persen, serta pelanggaran HAM 5,67 persen.
Ahmad menambahkan, survei ini menunjukkan bahwa memori kolektif publik terhadap Soeharto kini lebih banyak dikaitkan dengan keberhasilan pembangunan dan kestabilan negara, bukan lagi dominan pada sisi gelap politik masa lalu.
“Publik tetap kritis terhadap kekurangan di masa lalu, tetapi mereka mampu memisahkan antara catatan gelap politik dan jasa pembangunan yang konkret,” jelasnya.
Sebanyak 61,08 persen responden bahkan menilai kontroversi seperti kasus HAM dan KKN tidak seharusnya menjadi penghalang bagi pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Mayoritas masyarakat juga menginginkan proses penilaian dilakukan secara objektif dan proporsional.
Tercatat 86,67 persen responden setuju agar pemerintah menilai kembali jasa Soeharto tanpa kepentingan politik.
“Temuan ini menunjukkan publik tidak menginginkan glorifikasi, tetapi penilaian yang adil dan berimbang. Masyarakat ingin sejarah dibaca secara objektif, bukan dengan kebencian maupun nostalgia,” tutur Ahmad.
Selain itu, 56,83 persen responden menilai bahwa penetapan gelar pahlawan nasional sebaiknya dilakukan melalui kombinasi antara survei publik dan kajian akademik, bukan sekadar keputusan elite politik.
“Publik ingin proses ini transparan dan partisipatif. Pemerintah diharapkan membuka ruang diskusi akademik dan sosial agar keputusan semacam ini tidak bernuansa politis,” tambahnya.
Survei bertajuk “Polemik Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Tahun 2025” ini dilakukan oleh INSS melalui metode tele-survey terhadap 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi seluruh Indonesia. Survei dilakukan pada periode 1–8 November 2025.
