MKD Nonaktifkan Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio: Tak Dapat Hak Keuangan Selama Skorsing

Finnews.id – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR resmi menjatuhkan sanksi kepada tiga anggota DPR, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Ketiganya dinonaktifkan sementara karena terbukti melanggar kode etik anggota dewan.

Dalam sidang pembacaan putusan di ruang MKD, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 5 November 2025, Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun menyampaikan bahwa selama masa penonaktifan, ketiganya tidak memperoleh hak keuangan dari DPR.

“MKD memutuskan teradu I, II, dan III selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan,” ujar Adang saat membacakan putusan.

Dalam keputusan itu, MKD menonaktifkan Ahmad Sahroni selama enam bulan, Eko Patrio selama empat bulan, dan Nafa Urbach selama tiga bulan. Sementara dua anggota lain yang sempat ikut disidang, yaitu Adies Kadir dan Surya Utama alias Uya Kuya, dinyatakan tidak bersalah dan diaktifkan kembali sebagai anggota DPR.

Adang menjelaskan, keputusan MKD didasarkan pada hasil pemeriksaan, klarifikasi, serta keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan dalam sidang. Para ahli yang diundang antara lain Prof. Dr. Adrianus Eliasta (kriminologi), Satya Adianto (hukum), Trubus Rahadiansyah (sosiologi), Gustia Ayudewi (analisis perilaku), serta Ismail Fahmi (media sosial).

Selain itu, hadir pula Deputi Persidangan Setjen DPR Suprihartini, Koordinator Orkestra Letkol Suwarko, dan Wakil Koordinator Wartawan Parlemen Erwin Siregar sebagai saksi tambahan.

Wakil Ketua MKD TB Hasanuddin menegaskan bahwa beberapa pengadu telah mencabut laporan setelah mendapat klarifikasi dari pihak teradu. “Para pengadu telah mencabut aduannya karena telah terjadi klarifikasi dan ditemukan kesalahan dalam menelaah informasi yang beredar di media,” jelas TB Hasanuddin.

Ketua MKD DPR A. M. Hendropriyono atau Dek Gam menambahkan, pencabutan aduan membuat kewajiban menghadirkan para pengadu dalam sidang menjadi gugur. “Setelah pengaduan dicabut, maka perkara dianggap tidak ada,” ucapnya.

Sebelumnya, MKD menggelar sidang perdana pada Senin (3/11/2025) untuk memeriksa lima anggota DPR nonaktif. Mereka disidang karena dianggap melanggar etika saat Sidang Tahunan DPR Agustus lalu, termasuk berjoget di ruang sidang dan membuat komentar yang dinilai menyinggung keadilan publik hingga memicu aksi demonstrasi.