finnews.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) soal beban utang kereta cepat Whoosh.
Jokowi menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak sepatutnya dinilai dari sisi laba finansial semata (untung-rugi), melainkan juga dari manfaat sosial yang dihasilkannya.
Menurut Purbaya, pandangan Jokowi tersebut bukan tanpa dasar. Ia menyebut proyek Kereta cepat Whoosh sejak awal memang membawa misi pembangunan wilayah (regional development).
“Ada betulnya juga. Whoosh itu kan punya misi membangun kawasan. Hanya saja kawasan di sekitar jalur pemberhentian itu belum dikembangkan maksimal. Kalau itu digarap, ekonomi daerah bisa ikut tumbuh,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (28/10).
Purbaya menilai keuntungan ekonomi dari Whoosh akan terasa jauh lebih kuat apabila area di sekitar stasiun dan lintasan kereta cepat dimaksimalkan untuk pusat bisnis, hunian, dan aktivitas ekonomi baru. Dengan begitu, nilai social return yang dimaksud Jokowi benar-benar dapat dipetik dalam jangka panjang.
Sebelumnya, Jokowi menyebut Whoosh dibangun bukan sekadar untuk bisnis, melainkan sebagai solusi atas kemacetan kronis Jakarta–Bandung yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahun.
Ia juga menyoroti manfaat transportasi massal seperti MRT, LRT, dan Whoosh terhadap pengurangan polusi serta efisiensi waktu produktif masyarakat.
“Transportasi massal itu tidak diukur dari laba, tapi dari keuntungan sosial — seperti penurunan emisi karbon dan peningkatan produktivitas,” kata Jokowi.
Soal Utang Kereta Cepat Whoosh: Bukan Beban APBN
Total investasi Whoosh mencapai US$7,2 miliar atau sekitar Rp116,5 triliun. Sebanyak 75 persen dananya berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya ditanggung konsorsium BUMN (KAI, Wijaya Karya, PTPN I, Jasa Marga).
Publik sempat khawatir soal pembengkakan biaya dan potensi beban utang pada APBN. Menanggapi itu, Purbaya memastikan pembayaran utang proyek tidak akan memakai uang negara.
“Whoosh dikelola Danantara. Mereka sudah menerima lebih dari Rp80 triliun dividen BUMN, jadi manajemen dan pembayarannya dari situ,” ujarnya.
Pemerintah kini masih bernegosiasi dengan China terkait restrukturisasi pinjaman, sementara isu dugaan pembengkakan anggaran tetap menjadi sorotan publik.
