JANJI PURBAYA: Pajak Gak Naik Sampai Ekonomi 6 Persen

Finnews.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak apa pun sebelum pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen.

“Saya baru akan menaikkan pajak kalau ekonomi sudah tumbuh di atas 6 persen. Saat itu masyarakat juga akan lebih siap dan tidak terbebani,” tegas Purbaya saat berbicara dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.

Pernyataan tersebut menjawab kekhawatiran publik kenaikan pajak dapat menekan daya beli dan pendapatan bersih masyarakat (disposable income) di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi.

Alih-alih menambah beban fiskal, Purbaya menyatakan pemerintah sedang fokus menggerakkan roda ekonomi dari sisi perputaran uang.

Langkah strategis yang telah dilakukan yakni memindahkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Tujuannya agar dana tersebut mengalir ke sektor produktif melalui kredit dan pembiayaan.

“Kebijakan ini saya pantau langsung agar benar-benar berdampak pada pembangunan dan lapangan kerja. Jadi, jangan khawatir, pajak tak akan dinaikkan dalam waktu dekat,” imbuhnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi 6 persen tanpa perlu menambah tekanan fiskal bagi masyarakat dan dunia usaha.

Penundaan Pajak & Iuran BPJS Kesehatan

Sebelumnya, Purbaya juga memutuskan menunda kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) 22 oleh platform e-commerce dari para pedagang hingga pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen.

Langkah serupa juga diterapkan terhadap rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, yang dinilai belum tepat dilakukan saat daya beli masyarakat masih rapuh.

Menurutnya, tujuan utama kebijakan fiskal saat ini adalah memulihkan kepercayaan pasar dan memperkuat konsumsi rumah tangga. Bukan menambah beban biaya.

Untuk mempercepat penerimaan negara, Purbaya memilih strategi pertumbuhan berbasis perputaran ekonomi. Bukan menaikkan tarif pajak.

Dengan dana pemerintah yang dialihkan ke Himbara, bank milik negara akan memiliki ruang likuiditas lebih besar untuk menyalurkan pinjaman ke sektor produktif.  Seperti UMKM, manufaktur, dan infrastruktur.